Rumbia, infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencetak sejarah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, daerah penghasil emas dan nikel ini diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dadek Nandemar, kepada Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, dalam seremoni resmi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Senin (26/5/2025).
Penyerahan opini WTP ini menjadi simbol keberlanjutan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan di Bumi Munajah. Bupati Burhanuddin yang kini didampingi oleh Wakil Bupati Ahmad Yani dalam periode kepemimpinan 2025–2030, menyambut penghargaan ini sebagai pendorong untuk terus memperkuat integritas fiskal daerah.
“WTP ini adalah buah kerja keras semua pihak. Ini hasil sinergi birokrasi yang menjaga akuntabilitas dan kepatuhan secara konsisten,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, dr. Sunandar, M. Mkes, usai acara penyerahan.
Namun, ia tak menampik bahwa masih ada beberapa temuan administratif yang menjadi pekerjaan rumah. Temuan itu, menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama, terutama Inspektorat Daerah sebagai pengawal internal pemerintah.
“Sebagian besar sifatnya administratif dan langsung kami tindak lanjuti. Ini komitmen kita agar ke depan lebih sempurna,” tegasnya.
Keberhasilan meraih opini WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadikan Bombana sebagai salah satu daerah dengan disiplin keuangan terbaik di Sulawesi Tenggara. Capaian ini juga mempertegas semangat pemerintahan Burhanuddin–Ahmad Yani dalam mengawal reformasi birokrasi dan mempercepat agenda pembangunan lima tahun ke depan.
Tancap Gas di Awal Pemerintahan
Tepat di awal masa kepemimpinan definitif, duet Bur-Yani langsung tancap gas. Mereka mengusung semangat kerja terukur, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan. Tidak mengherankan jika opini WTP ke-12 ini dianggap sebagai titik tolak menuju tata kelola yang makin kokoh, efisien, dan bebas dari penyimpangan.
“Kami tidak berhenti di sini. Evaluasi menyeluruh akan terus kami lakukan. Bombana harus jadi contoh dalam pengelolaan keuangan daerah,” tandas Sunandar.
Dengan capaian ini, publik kini menaruh harapan lebih. Tak hanya mempertahankan WTP ke-12, tapi juga menjadikannya sebagai cerminan pelayanan publik yang lebih prima dan berpihak pada kepentingan rakyat.
