Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana bersiap memasuki fase krusial penataan birokrasi. Setelah merampungkan pelantikan dan pergeseran pejabat eselon II, Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si. memastikan masih terdapat sembilan jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong dan akan segera diisi melalui seleksi terbuka.
“Pelantikan hari ini hanya pergeseran antar-dinas berdasarkan hasil uji kompetensi. Semua prosedur sudah kita lakukan, termasuk rekomendasi dari BKN. Administrasi juga sudah rampung,” kata Burhanuddin usai pelantikan pejabat eselon II di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (6/2/2026).
Bupati Burhanuddin menyebut, untuk menghindari kekosongan kendali, sebagian jabatan akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) sambil menunggu proses lelang jabatan. Menurut dia, seleksi terbuka menjadi mekanisme wajib untuk memastikan profesionalisme birokrasi.
“Yang kosong akan kita Plt-kan dulu. Setelah itu kita lakukan seleksi terbuka sesuai aturan,” ujarnya.
Daftar OPD Kosong
Adapun sembilan OPD yang saat ini belum memiliki kepala definitif, antara lain:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara diisi Plt Asdar Darwis, ST., M.S.P.
- Dinas Perhubungan, kosong setelah Ramsi Rafiu memasuki masa purnabakti.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebelumnya dijabat Muh. Hadi Rahardjo Putra.
- Dinas Perikanan, ditinggalkan Muhammad Siarah yang kini bergeser menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, sebelumnya dipimpin Anisa Sri Prihatin, kini mendampingi bupati dan wakil bupati sebagai staf ahli.
- Dinas Lingkungan Hidup, kosong usai Sukarnaeni (purnabakti). (Sementara diisi oleh Plt Drs. Hasdin Ratta, M. Si
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), ditinggalkan Husriifnah yang kini menjabat Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Dinas Kesehatan Kab. Bombana masih kososng dan sebelumnya diisi oleh Darwin, SE.
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kosong setelah Drs. H. Abdul Azis, M. Si (purnabakti)
Eselon III Termasuk Camat Menyusul
Penataan birokrasi, menurut Burhanuddin, tidak berhenti di level eselon II. Ia memastikan evaluasi pejabat eselon III dan para camat akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Setelah ini saya akan evaluasi eselon III, begitu juga camat,” katanya.
Kepada masyarakat, Burhanuddin meminta agar tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Pemerintah daerah, kata dia, akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
“Silakan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Kami akan melayani apa pun yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dengan rencana lelang sembilan kursi OPD dan evaluasi berlapis hingga tingkat kecamatan, arah kebijakan Burhanuddin tampak jelas, yaitu birokrasi yang lamban akan tertinggal. Begitupula dengan birokrasi yang tak siap bekerja cepat akan tersingkir dengan sendirinya.
