Scroll untuk baca artikel
EkobisBirokrasi

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98 Persen

207
×

Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98 Persen

Sebarkan artikel ini

JJAKARTA, INFOBOMBANA.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional mencapai 87,98 persen. Capaian tersebut telah melampaui target minimal nasional sebesar 87 persen untuk mendukung ketahanan pangan.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan capaian itu dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Penetapan LP2B 87 Persen dalam Lahan Baku Sawah (LBS) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Rabu (11/11/2026).

“Berdasarkan data per 10 November, kesepakatan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Tata Ruang, dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terkait, LP2B sudah mencapai 87,98%. Artinya, kita sudah surplus 0,98% dari target nasional minimal 87% untuk menunjang ketahanan pangan sehingga nanti bisa kita protect sawah barunya,” ujar Nusron.

Menurut Nusron, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dalam proses penetapan LP2B.

Hingga saat ini, sebanyak 110 kabupaten/kota telah menetapkan Surat Keputusan (SK) LP2B. Sementara 300 kabupaten/kota telah menyelesaikan proses verifikasi dan mencapai kesepakatan dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang.

Selain itu, sebanyak 47 kabupaten/kota sedang memproses berita acara kesepakatan dengan empat direktorat jenderal. Dua kabupaten/kota lainnya memproses berita acara kesepakatan dengan tiga direktorat jenderal, sedangkan 11 kabupaten/kota masih dalam proses berita acara kesepakatan di daerah.

Tiga Provinsi Masih di Bawah Target

Meski secara nasional telah melampaui target, Nusron mengatakan masih terdapat tiga provinsi yang capaian LP2B-nya berada di bawah ketentuan minimal 87 persen.

Ketiga provinsi tersebut yakni Riau dengan capaian 76,24 persen, Banten 84,73 persen, dan Papua 78,02 persen.

Nusron mengatakan pemerintah telah berdiskusi dengan gubernur, bupati/wali kota, serta dinas terkait mengenai capaian di tiga provinsi tersebut.

“Kami sudah berdiskusi dengan semua pihak, baik gubernur, bupati/wali kota, maupun dinas terkait yang berkenaan dengan tata ruang, (tiga provinsi) ini memang sudah tidak bisa di-upgrade. Di Provinsi Riau, lahannya didominasi perkebunan. Sementara itu, di Provinsi Banten, meski sudah ditopang dua kabupaten, Lebak dan Pandeglang yang hampir mencapai 95%, agregat provinsinya masih berada di bawah target nasional,” jelas Nusron.

LP2B Dimasukkan dalam Revisi Tata Ruang

Setelah penetapan LP2B tercapai, Kementerian ATR/BPN selanjutnya mendorong agar lahan yang telah ditetapkan tersebut masuk dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Langkah itu dinilai penting untuk memastikan lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B tidak mudah dialihfungsikan.

Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Melalui Pasal 81 aturan tersebut, revisi RTRW dapat dilakukan pemerintah daerah secara parsial tanpa harus menunggu siklus revisi lima tahunan.

Ketentuan tersebut juga dapat digunakan untuk mengakomodasi penetapan LP2B.

“Jadi pekerjaan selanjutnya memastikan LP2B yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah masuk ke dalam revisi RTRW. Setelah ada penetapan LP2B dari bupati, segera dimasukkan ke dalam revisi tata ruang supaya tidak ada alih fungsi lagi,” tutur Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memimpin rapat menerima laporan sekaligus menetapkan capaian akhir LP2B nasional sebesar 87,98 persen.

“Memang ada tiga provinsi yang masih kurang, tapi kita sepakatkan saja. Selain itu, kita juga sepakat terkait sinkronisasi LP2B dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi satu petanya,” ujar Zulkifli Hasan.

Rakortas tersebut turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar, serta jajaran kementerian/lembaga terkait.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *