Rumbia, Infobombana.id – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M. Si kini menggaungkan program satu desa/Kelurahan satu Koperasi. Program ini digencarkan melalui sosialisasi pembentukan Koperasi Merah Putih yang dihelat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Sabtu (3/5/2025).
Bupati mengatakan, program satu desa satu koperasi merupakan upaya pemerintah pusat dalam mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa. Olehnya itu, Pemerintah Kabupaten Bombana turut menangkap peluang tersebut secara serius, utamanya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM).
Bupati Burhanuddin menilai, koperasi tidak bisa lagi dipandang sebatas entitas ekonomi biasa. Di tengah tantangan ketimpangan dan akses ekonomi yang belum merata, koperasi menjadi solusi berbasis komunitas yang relevan dan berakar dari budaya bangsa.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan inisiatif pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Kami di daerah wajib menyambut dan menjalankannya dengan serius. Ini bukan hanya program, tapi langkah konkret menuju kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Orang nkmor satu di Bombana itu menegaskan bahwa gerakan ini bukan semata untuk memenuhi target administratif, tetapi merupakan strategi besar menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Menurutnya, koperasi selaras dengan semangat gotong royong yang menjadi fondasi masyarakat Indonesia.
“Pemerataan kesejahteraan dan penguatan daya saing pelaku usaha kecil harus dimulai dari struktur yang paling dekat dengan masyarakat: koperasi. Koperasi harus jadi tulang punggung pembangunan ekonomi lokal,” tegasnya.
Lebih lanjut, pasangan Hj.Fatmawati Kasim marewa ini menekankan pentingnya kolaborasi koperasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia mengingatkan agar koperasi desa tidak dianggap sebagai pesaing BUMDes.
“BUMDes ini bertujuan agar seluruh potensi-potensi di desa bisa dikelola menjadi satu produk yang bisa dibesarkan. Sementara tugas koperasi adalah bagaimana seluruh produk-produk dari BUMDes dan masyarakat, koperasi wajib untuk membeli dan menyalurkan,” jelasnya.
“Jadi ini menjadi salah satu kolaborasi yang baik antara BUMDes dan koperasi. Sehingga kita butuhkan sosialisasi yang tentunya kita berharap ini menjadi bagian daripada strategi pemerintahan kita di desa dan saya melihat dari struktur koperasi ini, kepala desa menjadi pengawas demokrasi,” tambahnya.
Dari sisi teknis, Kepala Disperindagkop dan UKM Bombana, Asis Fair, menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman para perangkat desa, pengurus BUMDes, pelaku UMKM, dan stakeholder lainnya mengenai pentingnya membangun koperasi yang sehat, profesional, dan berorientasi pada kepentingan anggota.
Disperindagkop menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Bombana sudah memiliki minimal satu koperasi aktif dan terdaftar secara resmi pada akhir 2025. Tak hanya membentuk, pemerintah daerah juga berkomitmen memastikan koperasi yang berdiri mampu menjalankan usaha secara nyata dan menjawab kebutuhan ekonomi warga.
Dengan dukungan penuh pemerintah, kolaborasi para pendamping teknis, serta partisipasi masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tonggak awal kebangkitan ekonomi desa di Bombana—yakni ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing.
