Jakarta, infobombana.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan profesional. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah evaluasi kinerja program dan anggaran untuk triwulan I tahun 2025 yang dilaksanakan pada 21–25 April 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai kunci utama dalam mendorong capaian kinerja yang optimal dan berkelanjutan.
“Untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80%, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus. Saat ini, kita masih berada di predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 1,37 poin,” ujar Suyus Windayana.
Lebih lanjut, Suyus mengungkapkan bahwa selama tiga tahun terakhir, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN menunjukkan tren positif dengan rata-rata capaian 69,56. Menurutnya, peningkatan ini bukan hanya berdampak pada tunjangan kinerja, tetapi juga mencerminkan progres dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh.
Senada dengan itu, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh satuan kerja guna memastikan transparansi dan perbaikan berkelanjutan.
“Kita harus pahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Dalu Agung.
Evaluasi triwulan ini melibatkan seluruh satuan kerja ATR/BPN baik di tingkat pusat maupun daerah. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai bagian dari upaya sinergis untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan program secara menyeluruh.
Acara pembukaan evaluasi digelar secara luring dan daring, dihadiri Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran.
Melalui evaluasi ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat terus memperbaiki kinerja birokrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga yang berperan penting dalam tata kelola pertanahan nasional.
