Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025. Target ini disampaikan langsung oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M. Si seusai memimpin rapat koordinasi internal bersama seluruh perangkat daerah, camat, dan lurah terkait pemenuhan indikator KLA. Kegiatan ini dihelat di Aula Kantor Bappeda Bombana, Senin (5/5/2025).
Pada kesempatan ini, hadir Ketua TP-PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S. Sos bersama jajaran kader PKK lainnya. Dalam rapat tersebut TP-PKK terlibat aktif dalam diskusi bersama tim gugus tugas yang berperan dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di daerah itu
“Kita baru saja melaksanakan rapat koordinasi internal tentang Kabupaten Layak Anak. Jadi saya berkeinginan, Insya Allah, Kabupaten Bombana tahun ini bisa mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak,” ujar Bupati Burhanuddin.
Menurut Bupati, seluruh elemen pemerintahan daerah harus terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada anak dan perempuan. Saat ini, kata dia, berbagai kebijakan yang mendukung kehidupan anak dan perempuan tengah dibahas secara intens dalam forum koordinasi tersebut.
“Jadi, semua dinas, camat, dan lurah kita libatkan. Kita ingin semuanya bergerak bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan terhadap kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk perjalanan dinas yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan. Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus jelas tujuannya, manfaatnya, serta siapa saja yang dilibatkan.
“Setiap teman-teman OPD melakukan perjalanan keluar daerah karena menggunakan uang daerah, jadi kita harus tahu apa yang menjadi tujuannya, apa manfaatnya, dan berapa orang yang harus berangkat. Jangan sampai mereka menganggap bisa seenaknya saja keluar daerah. Kita ingin semua tugas dan program OPD terkoordinir dengan baik,” tegasnya.
Sebagai informasi, untuk meraih penghargaan KLA, Kabupaten Bombana harus memenuhi berbagai indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Indikator tersebut meliputi aspek kelembagaan, pemenuhan lima klaster hak anak, partisipasi anak, serta dukungan dari dunia usaha, media, dan masyarakat.
Adapun lima klaster pemenuhan hak anak meliputi: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Selain itu, peran Forum Anak juga menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian KLA.
Penghargaan KLA sendiri terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga KLA Paripurna. Dengan dukungan lintas sektor dan komitmen kuat dari pimpinan daerah, Kabupaten Bombana optimis dapat memenuhi semua indikator untuk meraih penghargaan tersebut.
