Rumbia, Infobombana.id – Delapan personel Polres Bombana, Sulawesi Tenggara, diganjar penghargaan atas kontribusi mereka dalam mendukung program nasinoal ketahanan pangan (Ketapang). Momen itu terjadi dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-117 yang digelar Polres Bombana, Selasa (20/5/2025) pagi.
Upacara yang berlangsung di Lapangan Tatag Trawang Tungga, Kelurahan Lameroro, Rumbia, itu dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana AKBP Wisnu Hadi, S.I.K., M.I.K. Dalam sambutannya, Wisnu membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika yang menekankan pentingnya membangun semangat kemandirian nasional.
“Seperti yang dimulai oleh Budi Utomo, kebangkitan bangsa lahir dari kesadaran dan keberanian kolektif untuk tidak bergantung pada kekuatan asing,” kata Wisnu.
Namun sorotan utama datang usai upacara. Delapan personel Polres, yang berasal dari sejumlah sektor di wilayah Bombana, dipanggil satu per satu menerima penghargaan karena kiprah mereka dalam pengelolaan lahan Ketahanan Pangan (Ketapang)—program prioritas pemerintah pusat di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Berikut nama-nama penerima penghargaan:
- Aipda Ardi Ahmad – Polsek Rarowatu
- Aipda Hermanto – Polsek Rarowatu
- Bripka Gusrin – Polsek Lantari Jaya
- Bripka Fasial – Polsek Poleang Timur
- Aiptu Abdul Rahman Muslim – Polsek Poleang
- Bripka Muhajir – Polsek Poleang Barat
- Bripka Ilhamrun – Polsek Kabaena Barat
- Aipda Muh. Akbar – Polsek Kabaena Timur
Kapolres menyebut para penerima penghargaan telah menunjukkan dedikasi di luar tugas rutinitas kepolisian, khususnya dalam mendukung gerakan nasional yang menyasar ketersediaan pangan dari hulu.
“Mereka adalah contoh bahwa polisi tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga bisa menjadi motor penggerak produktivitas di tengah masyarakat,” ujar Wisnu.
Program Ketapang sendiri menjadi salah satu agenda unggulan nasional yang bertujuan memanfaatkan lahan-lahan tidur menjadi sumber produksi pangan. Di Bombana, sejumlah lahan di wilayah pedalaman maupun pesisir mulai digarap dengan pendekatan kolaboratif antara aparat dan warga.
