Rumbia, Infobombana.id – Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kepulauan Kabaena kembali menguat. Pada Rabu 25 Mei 2025, bertempat di ruang rapat DPRD Bombana, para tokoh masyarakat, pejabat daerah, perwakilan diaspora Kabaena dari berbagai daerah, hingga pengusaha-pengusaha asal Kabaena, berkumpul. Sebuah pertemuan yang disebut sebagai awal baru perjuangan menuju pemekaran.
Pertemuan ini menjadi respons atas sinyal dicabutnya moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat, usai pertemuan Komisi II DPR RI bersama Tim Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Meski regulasi resmi belum keluar, masyarakat Kabaena tak ingin kehilangan momentum.
“Kami tidak ingin tertinggal lagi seperti dulu. Seharusnya Kabaena sudah mekar bersama Buton Selatan dan Buton Tengah. Tapi karena terkendala administrasi, kami dilewati,” ujar Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani saat memimpin rapat tersebut.
Pertemuan yang mulanya hanya diinisiasi secara terbatas lewat media sosial ini, ternyata membludak. Ruang rapat tak mampu menampung antusiasme masyarakat. Dari Jakarta, Raha, Bombana, hingga seluruh camat, lurah dan kepala desa se-Pulau Kabaena hadir memberikan dukungan moril dan semangat juang.
Bentuk Tim Percepatan dan Tim Sebelas
Dari pertemuan itu, dua keputusan strategis diambil yakni rencana pembentukan Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kabaena dan Tim Sebelas Plus Jakarta, yang akan merumuskan program kerja dan menunjuk sosok yang akan menjadi nakhoda perjuangan ini.
“Tidak ada kepentingan pribadi dalam perjuangan ini. Satu-satunya kepentingan adalah bagaimana Kabaena bisa segera menjadi daerah otonom,” tegas Wakil Bupati Bombana.
Ahmad Yani yang juga merupakan salah satu tokoh pejuang pemekaran Kepulauan Kabaena ini menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bombana tidak akan menghalangi, bahkan siap mendukung dari sisi anggaran untuk memfasilitasi tim kerja pemekaran. Ia menekankan bahwa pemekaran ini semata demi peningkatan pelayanan publik di wilayah kepulauan yang selama ini kerap menghadapi kendala akses.
Kabaena Sudah Siap Sejak 2007
Proses pemekaran bukan hal baru bagi Kabaena. Sejak 2007, wilayah ini telah memenuhi syarat administratif dengan jumlah enam kecamatan, melebihi batas minimal lima kecamatan sebagaimana disyaratkan.
“Kesiapan kami tak perlu diragukan. Dari sisi administrasi, sumber daya manusia, hingga dukungan masyarakat, semua sudah siap. Bahkan jin-jin di Kabaena pun siap,” ujarnya optimis.
Meski semangat pemekaran DOB Kepulauan Kabaena kini membara, seluruh langkah tetap menanti legalitas dari pemerintah pusat. Proposal, dokumen, dan syarat administratif yang telah lama disiapkan akan diperbarui sembari menanti terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pencabutan moratorium pemekaran daerah.
“Biarkan kami yang bekerja. Cukup doakan agar kami sehat dan kuat untuk memperjuangkan Kabaena menjadi daerah otonom,” pungkasnya
