Rumbia – infobombana.id – Ketua DPRD Bombana, Iskandar, menegaskan bahwa wacana pemekaran wilayah Pulau Kabaena bukanlah bentuk keinginan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Bombana. Ia menyampaikan bahwa semua itu ialah upaya menjemput peluang yang disiapkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan.
“Kita ingin menjemput momentum yang diberikan oleh negara, agar wilayah seperti Kabaena bisa tumbuh setara dengan kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia,” ujar Iskandar dalam pernyataannya ke awak media, Rabu (21/5/2025) malam.
Menurutnya, jika timbul narasi yang menyatakan bahwa pemekaran calon DOB Kabaena hanya karena ingin pisah, narasi tersebut ialah keliru. Ia menginginkan pemikiran tersebut harus dijauhkan. Sebaliknya, semangat yang diusung adalah agar masyarakat Pulau Kabaena dapat menikmati kesejahteraan yang sama dengan daerah lain dan mendapatkan layanan ekses yang mudah dan mandiri.
“Ini bukan soal mau lebih maju dari Bombana atau mau lepas dari Bombana, bukan. Ini soal peluang agar rakyat Kabaena bisa sejahtera, negerinya makmur,” tegasnya.
Olehnya itu, Iskandar mengimbau semua pihak agar tidak membawa isu ini ke arah yang subjektif. Ia meminta agar tidak ada narasi ‘pisah’ dalam menyuarakan aspirasi pemekaran. “Kita hanya ingin menjemput momentum dan peluang yang disiapkan negara. Kalau syaratnya bisa dipenuhi, kita siap. Kalau tidak bisa dipenuhi, kita tetap warga Bombana dan tetap membangun Bombana bersama,” jelasnya.
Terkait langkah-langkah konkret, Iskandar menyebut akan segera terbentuk panitia pemekaran dan mulai menyiapkan segala administrasi teknis, sambil menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
“RPP-nya memang belum keluar, tapi kita ingin start lebih awal, supaya saat peluang itu resmi dibuka, kita sudah siap di depan gerbang,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa perjuangan menuju daerah otonomi baru harus dilandasi kesiapan, baik secara mental maupun material. “Karena begini, kalau semangatnya ingin mekar, kalau semangatnya ingin menjadi daerah otonomi baru, berarti dalam perjuangan jangan menjadi beban orang lain, jangan menjadi beban siapapun. Kalau ingin mekar berarti kita juga harus siap. Kalau masih minta beli kertas dan amplop dari APBD, berarti secara mental kita belum siap. Kalau ingin mekar. Harus mandiri sejak awal,” kata Iskandar tegas.
Menanggapi pandangan bahwa pemekaran bisa menjadi beban APBD sementara masih banyak masalah penting yang harus ditangani pemerintah daerah, Iskandar menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpijak pada posisi sebagai wakil rakyat. “Kalau pemerintah menyatakan siap, itu sah-sah saja. Tapi saya sebagai wakil rakyat juga punya sikap. Kalau memang penting bagi pemerintah, mari kita sepakati bersama.” tandasnya
