Jakarta, Infobombanaid – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan 100 titik Sekolah Rakyat sebagai upaya nyata mendukung akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sekolah-sekolah tersebut akan tersebar di 29 provinsi dan menampung setidaknya 9.755 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan total 395 rombongan belajar. Dari jumlah itu, sebanyak 63 titik mulai beroperasi pada 14 Juli 2025, sementara 37 titik sisanya akan dimulai pada akhir Juli.
Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Inpres itu menugaskan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui penataan aset dan akses.
“Salah satu bentuk implementasinya adalah penyediaan lahan untuk Sekolah Rakyat,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Juli 2025.
Kementerian ATR/BPN disebut akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, memetakan potensi lahan, serta mensertipikasi tanah yang akan digunakan. Tanah yang dialokasikan juga harus dipastikan dalam kondisi clear and clean atau bebas dari konflik dan sengketa.
Jika lahan telah disediakan oleh pemerintah daerah, ATR/BPN bertugas melakukan verifikasi status kepemilikan, pemeriksaan kesesuaian tata ruang, pengumpulan data fisik dan yuridis, hingga pendaftaran dan penerbitan sertipikat.
Namun jika belum tersedia, ATR/BPN akan mengupayakan lahan dari berbagai sumber. Di antaranya Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), tanah dari hak yang telah berakhir, alokasi 20 persen perubahan HGU menjadi HGB/HP, tanah terlantar, serta lahan milik Badan Bank Tanah.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan antargenerasi, sekaligus bentuk konkret kehadiran negara dalam menyediakan pendidikan inklusif dan bermutu.
