BeritaKesehatan

DPPKB Bombana Gelar Zoom Meeting Program Bangga Kencana 2025: Wujudkan Transparansi Pengelolaan Dana BOKB

8
×

DPPKB Bombana Gelar Zoom Meeting Program Bangga Kencana 2025: Wujudkan Transparansi Pengelolaan Dana BOKB

Sebarkan artikel ini
Ketgam: DPPKB Kabuoaten Bombana menggelar rapat zoom meeting Program Bangga Kencana Tahun 2025. (FOTO: DISKOMINFO KAB.BOMBANA)

Rumbia, Infobombana.id  Awal tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana dalam memperkuat komitmen pelaksanaan Program Bangga Kencana. Melalui Zoom Meeting yang digelar pada Rabu (8/1/2025), DPPKB Bombana mengajak seluruh jajarannya untuk memastikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) berjalan transparan, akuntabel, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Rapat virtual yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala DPPKB Bombana ini dipimpin langsung oleh Drs. H. Abdul Asiz, M.Si., dan diikuti oleh para Kepala UPTD Balai Penyuluh KB dari 22 kecamatan se-Kabupaten Bombana. Setiap peserta hadir dengan laporan program, realisasi kegiatan, dan rencana kerja 2025.

Dalam arahannya, Abdul Asiz menegaskan bahwa BOKB merupakan instrumen strategis dalam memperlancar pelaksanaan Program Bangga Kencana di tingkat akar rumput. “Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa dana BOKB dikelola optimal dan tepat sasaran. Kita ingin seluruh program berjalan sesuai perencanaan dan memberi manfaat nyata bagi keluarga di Bombana,” ujarnya.

Transparansi dan Sinergi sebagai Pondasi Program

Program Bangga Kencana, akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana—merupakan salah satu program prioritas nasional yang berada di bawah koordinasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini menitikberatkan pada tiga pilar utama: membangun keluarga berkualitas, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat nasional, BKKBN menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Melalui Permenkeu No. 220/PMK.07/2023 dan Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2024, pemerintah mendorong setiap DPPKB di daerah untuk menggunakan BOKB secara efektif guna mendukung sasaran Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting. Prinsip ini pula yang diterapkan DPPKB Bombana dalam rapat awal tahunnya.

“Setiap rupiah dari BOKB harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat—baik melalui kegiatan penyuluhan, pelayanan KB, maupun pendampingan keluarga berisiko stunting,” jelas Abdul Asiz.

Digitalisasi Pelaporan dan Penguatan Penyuluh Lapangan

Selain membahas evaluasi penggunaan dana, rapat juga menjadi wadah dialog terbuka mengenai capaian program dan kendala di lapangan. Salah satu isu utama yang muncul adalah kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh KB dan adaptasi terhadap sistem pelaporan berbasis teknologi.

Menurut Abdul Asiz, digitalisasi pelaporan merupakan langkah penting menuju efisiensi birokrasi dan keterbukaan data. “Dengan sistem pelaporan digital, proses monitoring dan evaluasi bisa lebih cepat, akurat, dan meminimalisir hambatan administrasi dari kecamatan ke kabupaten,” tegasnya.

BKKBN sendiri telah meluncurkan aplikasi seperti Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) serta New SIGA (Sistem Informasi Keluarga) yang memudahkan petugas di lapangan melakukan pendataan dan pelaporan. Sistem inilah yang kini mulai diperkuat oleh DPPKB Bombana agar kinerja para penyuluh lebih terukur dan berbasis data.

Para Kepala UPTD dari 22 kecamatan juga aktif menyampaikan berbagai inovasi, mulai dari strategi meningkatkan partisipasi keluarga muda dalam program KB, hingga pendekatan berbasis komunitas di desa-desa terpencil. Beberapa UPTD mengusulkan model kelas keluarga harmonis sebagai wahana edukasi nonformal tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

Membangun Keluarga Berkualitas dari Akar Desa

Rapat koordinasi awal tahun ini menjadi langkah strategis untuk membangun sinergi antar-UPTD, memperkokoh koordinasi lintas sektor, serta memacu semangat kerja penyuluh KB di Bombana. Menurut DPPKB Bombana, keberhasilan Program Bangga Kencana bukan hanya diukur dari angka kelahiran yang terkendali, tetapi juga dari kemampuan menciptakan keluarga yang tangguh, produktif, dan berdaya.

Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan BKKBN yang menekankan pembangunan keluarga sebagai inti pembangunan nasional. Seperti disampaikan oleh Kepala BKKBN Pusat, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K), dalam berbagai kesempatan, “Bangga Kencana tidak hanya soal kontrasepsi, tapi bagaimana membentuk keluarga Indonesia yang berkualitas, sehat, dan bahagia.”

Harapan dan Langkah ke Depan

Dengan semangat kolaborasi dan akuntabilitas, DPPKB Bombana menargetkan tahun 2025 sebagai titik awal lahirnya inovasi pelayanan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui peningkatan kinerja penyuluh, penguatan data keluarga, serta koordinasi lintas OPD, program Bangga Kencana diharapkan menjadi gerakan nyata yang dirasakan oleh setiap keluarga di Bombana.

“Bangga Kencana bukan sekadar jargon, melainkan komitmen bersama untuk memastikan setiap keluarga di Bombana memiliki masa depan yang sehat, mandiri, dan sejahtera,” tutup Abdul Asiz.

Kata kunci: DPPKB Bombana, BOKB, Bangga Kencana, BKKBN, digitalisasi pelaporan, pembangunan keluarga, penyuluh KB, akuntabilitas anggaran.(Adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!