Rumbia, Infobombana.id – Dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila (HKP) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Melalui kerja sama strategis dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Bombana resmi meluncurkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 6.000 pekerja rentan di seluruh wilayah Bombana.
Program ini diumumkan dalam upacara peringatan HKP yang digelar di halaman Kantor Bupati Bombana, Rabu (1/10/2025). Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan bahwa semangat Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan konkret, termasuk dalam melindungi masyarakat yang paling rentan secara ekonomi.
“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya seremonial. Ini momentum bagi kita untuk meneguhkan nilai gotong royong dan keadilan sosial. Dengan program ini, kita ingin memastikan para pekerja rentan di Bombana terlindungi dari risiko kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja maupun kematian,” ujar Burhanuddin dalam sambutannya.
Menurut Bupati, selama ini kelompok pekerja seperti petani, nelayan, pedagang kecil, sopir angkutan, dan buruh harian lepas sering kali terabaikan dari sistem jaminan sosial formal. Karena itu, pemerintah daerah mengambil langkah proaktif untuk memastikan mereka memperoleh perlindungan dasar sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan semangat Pancasila sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Konsel–Bombana, Muhammad Haliq As’Sam, menjelaskan bahwa proses pendataan calon penerima manfaat dilakukan secara ketat sejak Maret hingga Juli 2025. Dari 7.509 pekerja yang mendaftar, sebanyak 6.000 orang ditetapkan sebagai penerima manfaat, sementara sisanya masuk dalam daftar cadangan apabila terdapat perubahan data atau penerima yang tidak aktif.
“Verifikasi dilakukan berjenjang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga diverifikasi ulang oleh Dinas Tenaga Kerja. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Dinas Sosial agar benar-benar tepat sasaran,” jelas Haliq.
Dari total penerima, sekitar 3.000 orang merupakan nelayan, yang dinilai memiliki tingkat risiko kerja paling tinggi. Sejak tahun 2023, nelayan tidak lagi dijamin oleh program asuransi Jasindo, sehingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi angin segar bagi ribuan keluarga pesisir di Bombana.
“Kami prioritaskan nelayan karena risiko mereka besar. Di laut, tidak hanya bahaya cuaca ekstrem, tapi juga potensi kecelakaan kerja yang tinggi. Dengan adanya jaminan ini, setidaknya keluarga mereka memiliki perlindungan ekonomi,” tambahnya.
Program ini mencakup 22 kecamatan dan 121 desa/kelurahan di Kabupaten Bombana. Selain memberikan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), peserta juga berhak atas beasiswa pendidikan bagi anak apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Manfaat lainnya termasuk santunan sementara tidak mampu bekerja dan penggantian biaya perawatan medis akibat kecelakaan.
Bupati Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk perangkat desa dan kecamatan yang aktif melakukan pendataan. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini bukan hanya soal angka penerima, melainkan bagaimana perlindungan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tugas kita sekarang memastikan bahwa program ini tidak berhenti di peluncuran. Harus ada pengawasan, edukasi, dan pendampingan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Burhanuddin.
Di sisi lain, Pemkab Bombana berencana memperluas cakupan peserta hingga mencapai 10.000 pekerja rentan pada tahun 2026, seiring dengan meningkatnya dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan regulasi turunan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja informal di tingkat kabupaten.
Peluncuran program ini disambut positif oleh masyarakat. Salah satu penerima manfaat, Hrrman seorang nelayan asal pulau Kabaena, mengaku bersyukur atas inisiatif pemerintah.
“Selama ini kalau ada kecelakaan di laut, kami hanya bisa pasrah. Sekarang setidaknya ada jaminan untuk keluarga kalau terjadi apa-apa,” ujarnya.
Dengan langkah konkret ini, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila bukan sekadar ideologi, melainkan panduan nyata dalam kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil. Semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan keberpihakan kepada yang lemah menjadi roh utama di balik program perlindungan pekerja rentan ini. (Adv)
