Rumbia, Infobombana.id – Jalan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan perkara mudah. Dibalik komitmen kuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bombana, ada peran strategis Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi motor penggerak integritas birokrasi di daerah.
Sebagai Tim Penilai Internal (TPI), Inspektorat Bombana memiliki mandat penting: melakukan evaluasi objektif, verifikasi dokumen, observasi lapangan, hingga pendampingan wawancara terhadap unit kerja yang tengah membangun Zona Integritas. Proses ini memastikan setiap langkah perangkat daerah benar-benar sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik yang bersih.
“Pendampingan ini bukan hanya administratif. Kami ingin budaya kerja berintegritas benar-benar menjadi ruh pelayanan publik. Itu inti dari Zona Integritas,” tegas Ridwan, S.Sos., M.P.W., Inspektur Inspektorat Bombana.
Upaya tersebut kembali diuji saat Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN-RB hadir melakukan verifikasi lapangan di Kantor Disdukcapil Bombana pada Rabu (1/10/2025). Kehadiran TPN disambut langsung oleh Inspektur Inspektorat Ridwan bersama Pj. Sekda Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.
Pendampingan Inspektorat terbukti menjadi faktor penentu. Disdukcapil yang pada tahun 2024 gagal di tahap analisis dokumen, berhasil bangkit di tahun 2025 dengan capaian signifikan: Setelah itu, pada Juni 2025, dinyatakan lulus administrasi. Kemudian Minggu ke-3 Juli 2025, lolos analisis dokumen oleh TPN.. Lalu, pada tanggal 4 September 2025: dilakukan wawancara via Zoom Meeting oleh TPN. Hingga pada 1 Oktober 2025: verifikasi lapangan langsung oleh TPN.
Kepala Disdukcapil Bombana, Firdaus, menyampaikan apresiasinya secara terbuka. “Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga penguat bagi kami. Dukungan mereka sangat menentukan dalam mempersiapkan tim menghadapi penilaian,” ujar Firdaus.
Menuju Sejarah Baru di Sulawesi
Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa Bombana berpeluang menorehkan sejarah baru. Pasalnya, hingga tahun 2024, hanya ada tiga perangkat daerah di Pulau Sulawesi yang sukses meraih predikat WBK:
1. Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Banggai (2020).
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo (2024).
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara (2024).
Apabila Disdukcapil Bombana lolos, maka predikat WBK yang diraih tidak hanya menjadi kemenangan satu instansi, melainkan bukti konkret keberhasilan Inspektorat Bombana dalam mengawal budaya integritas birokrasi.
Perwakilan TPN Kementerian PANRB, Tarcius Bagus Putra Prasojo, S.H., turut mengapresiasi kesiapan Bombana. Ia menegaskan bahwa kini tinggal menunggu hasil akhir penilaian.
Inspektorat Sebagai Garda Integritas
Peran Inspektorat tidak lagi sekadar mengawasi, melainkan mendorong perubahan nyata. Dari penyusunan dokumen hingga evaluasi langsung di lapangan, Inspektorat memastikan setiap tahapan pembangunan Zona Integritas di Bombana benar-benar berorientasi pada kepuasan masyarakat.
WBK/WBBM bukan hanya predikat administratif. Di Bombana, keberhasilan ini adalah cerminan kerja kolektif di mana Inspektorat tampil sebagai garda integritas, memastikan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani dapat benar-benar terwujud.
