Kendari, Infobombana.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mulai memperkuat tata kelola kebencanaan setelah menilai respons awal sejumlah daerah masih lemah saat terjadi gempa atau tsunami. Kondisi itu terlihat pada Apel Siaga dan Simulasi Gempa Bumi dan Tsunami 2025 di halaman Kantor Gubernur Sultra, Senin (24/11/2025)
Kegiatan dipimpin Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dan dihadiri unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani serta Kepala BPBD Bombana Hasdin Ratta.
Berbeda dari tahun sebelumnya, simulasi kali ini menjadi ajang evaluasi menyeluruh atas kesiapan daerah. Instruksi Gubernur menekankan perlunya penguatan koordinasi BPBD kabupaten/kota, terutama dalam sistem komando, kecepatan respons, dan standar prosedur penyelamatan.
“Kita tidak bisa mencegah bencana, tetapi kita dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik,” kata Andi Sumangerukka sembari menegaskan kesiapsiagaan adalah “tanggung jawab bersama”.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas personel dan kemandirian daerah. Ia menilai banyak kabupaten/kota masih terlalu bergantung pada bantuan provinsi.
“Kita memperkuat komitmen untuk melindungi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani menyebut simulasi ini menjadi tolok ukur kesiapan daerahnya. Ia menilai Bombana berada di zona rawan guncangan gempa.
Bagi Ahmad Yani, isu krusial adalah kecepatan mobilisasi personel dan minimnya jalur evakuasi di beberapa kecamatan pesisir.
“Simulasi seperti ini menjadi pengingat bahwa respons cepat di detik pertama adalah penentu,” ujarnya.
Dalam apel siaga tersebut, Media Infobombana.id juga mencatat sejumlah peralatan, mulai kendaraan taktis hingga perangkat komunikasi darurat, menjadi sorotan tim evaluasi. Beberapa alat personel kabupaten dinilai perlu peningkatan performa dan pemeliharaan.
Simulasi berlangsung selama dua jam dengan skenario gempa magnitudo tinggi, kerusakan bangunan, evakuasi massal, dan penanganan korban. Kegiatan juga memuat tes komunikasi, alur komando, dan pembagian tugas antarinstansi.
Catatan lain juga dari pihak BPBD Sultra yang menyebut upaya ini merupakan bagian dari target Sulawesi Tenggara Siaga 2025, yang menuntut setiap daerah memiliki sistem peringatan dini dan tim reaksi cepat 24 jam.
