BirokrasiPendidikan

Buka Sosialisasi di SMPN 29 Bombana, Kadis Dikbud Tegaskan Dapodik adalah Nyawa Sekolah

281
×

Buka Sosialisasi di SMPN 29 Bombana, Kadis Dikbud Tegaskan Dapodik adalah Nyawa Sekolah

Sebarkan artikel ini

Rumbia, Infobombana.id – Upaya Pemerintah Kabupaten Bombana dalam memperkuat tata kelola pendidikan kembali ditegaskan melalui gelaran Sosialisasi Keakuratan Data Dapodik Tahun 2026 di SMPN 29 Bombana, Senin (1/12/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bombana untuk memastikan seluruh sekolah mampu memahami tupoksi mereka. Dimana, sekolah dituntut memahami kualitas data yang bukan sekedar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama pengambilan kebijakan pendidikan di daerah.

Kepala Dinas Dikbud Bombana, Ir. Asdar Darwis, S.T., M.SP, menegaskan kembali urgensi pengelolaan Dapodik yang benar dan bertanggung jawab. Di hadapan para operator dan kepala sekolah, ia menyampaikan peringatan yang kuat bajwa data yang diinput menentukan masa depan sekolah.

“Data yang diinput adalah nyawa sekolah. Salah satu angka saja bisa berdampak fatal, mulai dari kekurangan dana BOS, tunjangan guru tidak cair, hingga bantuan rehabilitasi gedung yang tidak turun,” ujar Asdar Darwis dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat sangat bergantung pada Dapodik dalam menentukan arah pendanaan, alokasi bantuan, hingga prioritas pembangunan pendidikan. Karena itu, integritas operator ialah yang menjadi garda depan pengelolaan data dan harus benar-benar terjaga.

Tiga Penekanan Utama Kadis Dikbud Bombana

Pada kesempatan tersebut, Asdar menguraikan tiga fokus pembenahan yang menjadi prioritas Disdikbud Bombana dalam menyongsong penerapan Dapodik 2026.D

1. Data Harus Sesuai Kondisi Riil di Lapangan

Asdar menolak segala bentuk manipulasi data demi mempercantik laporan sekolah. “Dapodik adalah wajah sekolah yang sesungguhnya. Jika ruang kelas rusak berat, jangan dilaporkan rusak ringan. Jika guru tidak aktif, jangan dipaksakan aktif di sistem,” tegasnya.

Menurutnya, data yang tidak autentik hanya akan melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan pada akhirnya merugikan sekolah itu sendiri.2

2. Tidak Boleh Mengubah Data Tanpa Dasar yang Sah

Kadis mengungkap masih sering menemukan perubahan data signifikan tanpa dokumen pendukung.

“Setiap perubahan meninggalkan jejak digital. Kalau ada audit, sekolah yang menanggung akibatnya,” ujarnya.

Operator diminta bekerja profesional serta menghindari penyusunan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Satu Operator, Satu Sekolah

Ia juga menyoroti fenomena operator yang menangani banyak sekolah sekaligus. “Tidak boleh ada lagi operator ‘Superman’. Ketika deadline sinkronisasi datang, data dikerjakan asal-asalan dan sekolah yang jadi korban,” katanya.

Asdar menegaskan bahwa kualitas data jauh lebih penting daripada banyaknya sekolah yang ditangani. Sebelum menutup sambutannya, ia memberikan apresiasi mendalam kepada para operator Dapodik.

“Dari jari-jari Bapak/Ibu, kesejahteraan guru dan kualitas fasilitas belajar ditentukan. Ini bukan hanya pekerjaan, tapi ladang amal jariyah,” tuturnya.

Baca juga: DPRD Bombana Sahkan Propemperda dan Perda APBD 2026, Ini Rangkaian Agenda dan Rekomendasi Strategis

Kasubag Perencanaan dan Keuangan Disdikbud Bombana: Kesalahan Kecil Bisa Hambat Anggaran

Penguatan pesan soal pentingnya Dapodik juga disampaikan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  Disdikbud Bombana, Andi Hasanuddin, S. Si. Ia menegaskan bahwa ketidaktepatan data sering kali berdampak luas, terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran pendidikan.

“Kami sering menemukan data Dapodik tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Dampaknya bukan hanya pada BOS atau tunjangan, tapi juga pada penyusunan anggaran tahunan. Jika datanya salah, kebutuhan sekolah tidak bisa diakomodasi,” jelasnya.

Menurut Hasanuddin, Dapodik menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra, RKPD, hingga usulan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Semua kebijakan berbasis data. Kalau Dapodik keliru, sekolah yang rugi. Karena itu operator harus bekerja teliti, transparan, dan mengikuti prosedur,” tegasnya.

Ia juga mendukung kebijakan satu operator satu sekolah yang dicanangkan Kadis. “Kebijakan ini krusial untuk menjaga fokus kerja dan mutu data. Operator harus benar-benar memahami dinamika sekolah yang mereka tangani,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!