Rumbia, Infobombana.id – Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana tengah menyiapkan lompatan baru dalam tata kelola layanan publik. Setelah mencapai target nasional pemeriksaan kesehatan gratis sebesar 36 persen, pemerintah daerah kini menatap agenda yang lebih besar, yakni mendorong Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2026.
Hal ini dilakukan agar model pelayanan lebih gesit, utamanya dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin, SE, mengatakan bahwa seluruh aktivitas OPD yang ia pimpin diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kata dia, seluruh program bakal diselaraskan dengan RPJMN, RPJMD, hingga visi-misi bupati Bombana.
“Semua kegiatan kami mengarah pada pelayanan dasar. Apa yang kemarin belum tercapai, insya Allah akan terus kami upayakan,” ujar Darwin saat di konfirmasi usai pembukaan kegiatan Porseni menjelang HUt Bombana Ke-22, di Alun-alun Masjid Nurul Iman Bombana, Kamis (11/12/2025).
Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah Bombana ini menyampaikan, Bombana kini telah memenuhi ambang atas dan bawah yang ditetapkan pemerintah pusat terkait program cek kesehatan gratis, yaitu 36 persen dari total penduduk.
“Baik masyarakat umum maupun para pendidik dan siswa, Bombana sudah masuk dalam 36 persen target nasional. Di Sulawesi Tenggara hampir semua daerah capaiannya masuk, dan Bombana salah satunya,” kata dia.
Darwin mengungkapkan, salah satu fokus besar Dinas Kesehatan 2025–2026 adalah mendorong Puskesmas menjadi BLUD. Dengan status tersebut, setiap Puskesmas dapat melakukan penyesuaian anggaran secara fleksibel sesuai kebutuhan lapangan.
“BLUD itu membuat unit layanan tidak harus menunggu perubahan APBD. Jika ada wabah atau kebutuhan mendesak, RBA (Rencana Bisnis dan Anggaran) bisa langsung disesuaikan. Itu yang kita kejar agar pelayanan lebih cepat,” jelas Darwin.
ia menambahkan, Bombana menargetkan Puskesmas sudah menjadi bagian dari 22 Puskesmas BLUD di Sulawesi Tenggara pada 2026.
Beberapa fasilitas kesehatan disebut Darwin masih membutuhkan peningkatan. Namun, sebagian sudah diusulkan dalam APBD, dan sisanya menunggu kemampuan fiskal daerah serta transfer dana dari pusat.
“Mudah-mudahan transfer pusat bisa memenuhi kebutuhan kita,” ucapnya.
