Oleh: Jabal Nur
Rumbia, Infobombana.id – Sebagai warga Desa Tahiite, Kecamatan Rarowatu, saya merasa miris melihat kondisi jalan penghubung Desa Tahiite–Desa Totole yang hingga kini masih berbatu. Padahal, desa kami telah menjadi lokasi transmigrasi sejak tahun 2002 dan ditetapkan sebagai desa definitif pada tahun 2014. Artinya, sudah lebih dari dua dekade masyarakat hidup dan beraktivitas dengan kondisi infrastruktur jalan yang belum banyak mengalami perubahan.
Kondisi ini tentu menjadi ironi tersendiri jika dibandingkan dengan perjalanan waktu yang telah dilalui desa kami. Sejak awal dibuka sebagai kawasan transmigrasi, Desa Tahiite diharapkan tumbuh menjadi wilayah produktif yang mampu menopang perekonomian daerah. Namun harapan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan dukungan infrastruktur dasar yang memadai, khususnya akses jalan.
Selama bertahun-tahun, saya memilih untuk memperhatikan dalam diam. Ada harapan bahwa seiring bertambahnya usia Kabupaten Bombana, perhatian terhadap desa-desa seperti Tahiite akan datang dengan sendirinya. Namun hingga Bombana berusia 22 tahun, kondisi jalan yang sama masih kami hadapi.
Di titik inilah saya merasa, sudah saatnya warga berbicara.
Diamnya warga selama ini bukan berarti tidak ada masalah. Diam lebih sering lahir dari sikap sungkan, dari kepercayaan bahwa pemerintah mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Namun ketika waktu terus berjalan dan persoalan yang sama tetap bertahan, diam justru bisa berubah menjadi bentuk pengabaian terhadap kepentingan publik.
Jalan Tahiite–Totole bukan sekadar akses desa. Jalan ini merupakan jalur utama mobilitas masyarakat. Setiap hari, petani mengangkut hasil kebun, anak-anak menuju sekolah, serta warga mengakses pasar dan layanan kesehatan melalui jalan ini. Saat musim hujan, jalan menjadi licin dan sulit dilalui. Sementara pada musim kemarau, debu menjadi keluhan warga. Kondisi ini bukan hanya menyulitkan, tetapi juga berisiko bagi keselamatan.
Dalam praktiknya, kondisi jalan yang belum layak sering memaksa warga mengeluarkan biaya tambahan. Kendaraan cepat rusak, waktu tempuh menjadi lebih lama, dan aktivitas ekonomi tidak berjalan optimal. Bagi petani, keterlambatan distribusi hasil kebun bisa berdampak langsung pada harga jual dan pendapatan keluarga.
Sebagai masyarakat desa, kami tidak menuntut pembangunan yang berlebihan. Harapan kami sederhana: jalan yang layak dan aman dilalui sepanjang tahun. Jalan yang baik akan menurunkan biaya transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan warga. Permintaan ini sepenuhnya wajar sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Pembangunan infrastruktur jalan bukanlah kemewahan, melainkan prasyarat bagi tumbuhnya sektor-sektor lain. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi lokal sangat bergantung pada akses yang memadai. Tanpa jalan yang layak, berbagai program pembangunan berpotensi tidak berjalan efektif di tingkat desa.
Ironisnya, status Desa Tahiite sebagai desa definitif selama lebih dari satu dekade seolah belum berbanding lurus dengan perhatian pembangunan. Hingga kini, perbaikan jalan yang benar-benar memadai belum juga terealisasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat: sejauh mana desa kami menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah?
Pertanyaan tersebut bukan muncul tanpa alasan. Setiap tahun, masyarakat menyaksikan berbagai agenda pembangunan di daerah lain, sementara persoalan dasar di desa kami tetap berulang. Situasi ini memunculkan rasa ketertinggalan yang sulit dihindari, terutama ketika warga membandingkan kondisi infrastruktur antarwilayah.
Refleksi 22 tahun Kabupaten Bombana seharusnya tidak berhenti pada perayaan seremonial. Momentum ini penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan pembangunan. Pembangunan yang adil tidak hanya terlihat di pusat kota atau wilayah tertentu, tetapi harus dirasakan hingga ke desa-desa.
Usia daerah yang semakin matang semestinya diikuti dengan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Evaluasi pembangunan bukan semata soal capaian angka, melainkan tentang dampak nyata yang dirasakan oleh warga dalam kehidupan sehari-hari.
Pemerintah Kabupaten Bombana tentu memiliki keterbatasan anggaran dan banyak kebutuhan yang harus diprioritaskan. Namun pembangunan pada dasarnya adalah soal keberpihakan. Jalan penghubung antar desa seperti Tahiite–Totole memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat. Jika infrastruktur dasar ini terus diabaikan, ketimpangan pembangunan akan semakin nyata dirasakan oleh warga desa.
Keberpihakan tersebut dapat diwujudkan melalui perencanaan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Dengan menempatkan infrastruktur desa sebagai prioritas, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Tulisan ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian warga terhadap pembangunan daerah. Desa Tahiite, dan desa-desa lain di Kecamatan Rarowatu, membutuhkan perhatian yang setara agar semangat pemerataan pembangunan benar-benar terwujud.
Partisipasi warga dalam menyampaikan aspirasi seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi lokal. Suara warga desa adalah cermin dari kondisi lapangan yang perlu didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.
Saya percaya, dengan komitmen dan kemauan yang kuat, persoalan jalan ini dapat diselesaikan. Perbaikan jalan bukan sekadar soal aspal atau beton, tetapi tentang kehadiran negara di tengah masyarakat desa. Jalan yang layak adalah bukti bahwa warga desa juga menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah.
Akhirnya, tulisan ini saya sampaikan sebagai suara warga Desa Tahiite.
Setelah bertahun-tahun hanya memperhatikan, kini saatnya berbicara. Semoga di usia 22 tahun Kabupaten Bombana, pemerintah daerah dapat menjadikan persoalan ini sebagai perhatian serius, agar jalan berbatu di desa kami tidak terus menjadi cerita yang berulang dari tahun ke tahun.
