Jakarta, Infonombana.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan satu capaian penting dalam agenda reformasi birokrasi. Lembaga ini berhasil meraih penghargaan dengan kualifikasi CORPU Berdampak dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebuah pengakuan yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai jantung transformasi organisasi.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Kementerian ATR/BPN dalam membangun budaya pembelajaran yang efektif, inovatif, serta mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan pertanahan dan tata ruang di Indonesia.
Di tengah sorotan publik terhadap layanan pertanahan yang kerap dianggap lamban dan berbelit, capaian tersebut menjadi penanda perubahan pendekatan birokrasi, dari sekadar administratif menuju organisasi pembelajar.
Pencapaian ini juga mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dalam mengembangkan Corporate University yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi organisasi. CORPU tidak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan kompetensi aparatur dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Melalui penguatan kompetensi SDM, optimalisasi proses kerja, dan pemanfaatan teknologi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan layanan yang semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan tuntutan reformasi agraria dan penataan ruang yang menuntut kepastian hukum, kejelasan data, serta kecepatan layanan di tingkat pusat hingga daerah.
Namun, penghargaan ini sekaligus menjadi ujian lanjutan. Semoga dengan diraihnya penghargaan ini, Kementerian ATR/BPN semakin terpacu untuk menghadirkan inovasi-inovasi baru, memperkuat tata kelola, serta memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Bagi publik, ukuran keberhasilan akhirnya bukan pada piagam penghargaan, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat di loket-loket layanan pertanahan.
