Rumbia, Infobombana.id – Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (6/2/2026), seolah disulap menjadi panggung sunyi tempat nasib birokrasi ditata ulang. Di ruang yang biasanya akrab dengan jamuan resm itu, belasan pejabat eselon II berdiri berbaris, menyambut keputusan yang tak sekadar memindahkan nama di papan struktur, melainkan menggeser arah angin kekuasaan.
Pagi menjelang siang itu, 24 pejabat eselon II lingkup Pemkab Bombana dilantik. Dari jumlah tersebut, 20 pejabat diantaranya harus move on alias bergeser. Para lemengang Jabatan Pimpitan Tinggi Pratama (JPTP) dikocok ulang dalam satu tarikan kebijakan. Ada yang naik, ada yang tetap di jabatan yang sama, terputar dan ada pula yang harus belajar “move on” dari zona nyaman. Rotasi ini tak bisa dikatakan sebagai ritual administratif, namun menjadi sebuah catatan evaluasi yang dibacakan tanpa teks, tapi terasa jelas maknanya.
Dalam sambutannya, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M. Si tak banyak bermain diksi manis. Ia memilih bahasa kepemimpinan yang tenang, namun tajam. Rotasi, katanya, lahir dari proses panjang: mengamati, mendampingi, menilai, lalu menyimpulkan kapasitas setiap pejabat. Jabatan, dalam pandangannya, bukan kursi empuk untuk diduduki lama, melainkan amanah yang setiap saat bisa diuji, bahkan dicabut.
“Perubahan itu bukan hanya sekadar melantik, mengganti, atau memindahkan orang. Saya ingin melihat kinerja saudara-saudara. Hampir satu tahun kita bersama, saya melihat, mengevaluasi, dan mendampingi langsung. Hari ini saya sudah mengambil kesimpulan,” ujar Bupati.
Alih-alih menyebut mutasi rutin, Bupati memberi sinyal bahwa langkah ini adalah jawaban atas desakan publik yang selama ini menunggu perubahan yang tidak saja berhenti di permukaan, tetapi menyentuh isi. Perubahan yang tidak hanya memindahkan orang, namun menuntut hasil.
Bupati juga menekankan bahwa pembangunan di Bombana diarahkan pada penguatan daya saing daerah berbasis agro-minapolitan, dengan pertanian, perikanan, dan potensi kelautan sebagai pilar utama kedaulatan ekonomi masyarakat.
“Kita sedang membangun Bombana yang berdaya saing, maju, dan mandiri, berbasis agro-minapolitan. Pertanian, perikanan, dan potensi lokal harus benar-benar hidup, bukan hanya bagus di laporan, tapi nyata hasilnya di masyarakat,” tegasnya.
Olehnya itu Bupati Burhanuddin mengingatkan seluruh pejabat agar memastikan setiap program tepat sasaran, anggaran berpihak pada rakyat, serta kinerja dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Program harus tepat sasaran, anggaran harus berpihak pada rakyat, kinerja harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang saya tuntut,” katanya.
Evaluasi terhadap pejabat kata Burhanuddin, tidak menunggu satu tahun, melainkan dilakukan secara berkala. Baginya, yang bekerja sungguh-sungguh akan ia lindungi dan promosikan. Namun, bagi yang tidak mampu, tidak loyal, atau bekerja setengah hati, maka ia akan benar-benar evaluasi. Hal itu menuritnya bukanlah ancaman, namun aturan main dalam satu kepemimpinan.
Bupati juga mendorong para pejabat agar tidak alergi terhadap kritik dan berani mengambil keputusan demi kepentingan masyarakat.
“Bekerjalah cepat, ambil keputusan dengan berani, layani masyarakat dengan hati. Turun ke lapangan, jangan alergi kritik. Pejabat yang takut kritik tidak pantas menjadi pemimpin,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Bupati Bombana memberikan pilihan yang tegas namun terbuka kepada seluruh pejabat yang dilantik.“Kalau saudara merasa tidak nyaman, silakan mengundurkan diri. Tapi kalau saudara mau berjuang bersama saya, saya berdiri paling depan bersama saudara-saudara sekalian. Rakyat harus berdaulat, dan kita semua adalah pelayan rakyat,” pungkasnya.
24 Pejabat dan Pergeserannya
1. Sadli Sirajuddin, S.Kom., M.A.P
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan → Kepala Dinas Sosial (Menggantikan Mappatang, A.Md., S.Pi)
2. Kalvarios Syamruth, S.H., M.H
Sekretaris DPRD → Sekretaris DPRD (tetap)
3. Doddy A. Muchlisl, S.E., M.A.P
Kepala Badan Keuangan Daerah → Kepala Dinas Perpustakaan (Menggantikan Alfian Pimpie)
4. Husrifnah, S.T., M.Si
Kepala Bappeda → Kepala Badan Kesbangpol (Menggantikan dr. H. Sunandar)
5. M. Hadi Raharjo Putra, S.IP
Kepala Dinas PMD → Asisten Administrasi Umum
6. dr. H. Sunandar, MM.Kes
Kepala Kesbangpol → Inspektur Daerah (Menggantikan Ridwan)
7. Alfian, S.H., M.A.P
Kepala Dinas Perpustakaan → Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Menggantikan Drs. Alimuddin – purnabakti)
8. Darwin, S.E
Kepala Dinas Kesehatan → Kepala Badan Keuangan Daerah (Menggantikan Doddy A. Muchlisl)
9. Drs. Hasdin Ratta, M.Si
Plt. Kepala BPBD → Kepala BPBD definitif
10. Mappatang, A.Md., S.Pi
Kepala Dinas Sosial → Kepala DP3A (Menggantikan Drs. Abdul Rahman)
11. Anisa Sri Prihatin, S.Sos., M.Si
Kepala Disparpora → Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
12. Sumarni, S.ST., M.Kes
Kepala Balitbang → Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Tukar jabatan dengan Binnuraeni)
13. Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K
Kepala Dinas Perkimtan → Kepala Dinas PUPR
14. Ridwan, S.Sos., M.PW
Inspektur Daerah → Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
15. Deddy Fan Alva Slamet, ST., M.T
Kepala BKPSDM → Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
16. Drs. Abd. Rahman, M.Si
Kepala DP3A → Kepala DPMPTSP
17. Ir. Muhammad Siarah, M.Si
Kepala Dinas Perikanan → Kepala Diskominfo dan Statistik
18. Abdul Muslikh, S.Pd., M.PW
Kepala Diskominfo dan Statistik → Kepala BKPSDM
19. Binnuraeni AS, SE., S.Pd
Kepala Dinas Ketahanan Pangan → Kepala Balitbang
20. Sarif, S.H
Kepala Dinas Pertanian → Kepala Dinas Pertanian (tetap)
21. Sofian Baco, S.T., M.PW
Kepala Dinas PUPR → Kepala Dinas Perkimtan
22. Rusman, S.Pd., M.Si
Kepala Satpol PP → Kepala Disperindagkop dan UKM (Menggantikan Asis Fair – purnabakti)
23. Pajawa Tarika, S.Pd
Kepala DPMPTSP → Kepala Satpol PP (Bertukar posisi dengan Rusman)
24. Firdaus, S.Pd.SD
Kepala Disdukcapil → Kepala Disdukcapil (tetap)
Analisa Menarik, Peta Kekuasaan yang Disetel Ulang
Pelantikan ini bukan sekedar rotasi administratif. Ia menyerupai pemetaan ulang medan tempur birokrasi, tempat kepala daerah menguji ketahanan, loyalitas, dan kemampuan adaptasi para pejabatnya.
Reposisi Sadli Sirajuddin dari Staf Ahli ke Dinas Sosial memperlihatkan satu pesan jelas: kebijakan ekonomi tak boleh berhenti di ruang rapat, namun harus turun, bersentuhan dengan kemiskinan, kerentanan, dan denyut warga paling bawah.
Langkah paling simbolik datang dari dr. H. Sunandar. Dari Kesbangpol, ruang stabilitas dan kontrol politik, ke Inspektorat Daerah, jantung pengawasan internal. Ini bukan promosi biasa, melainkan penempatan figur yang dipercaya untuk menjaga pagar dari dalam. Di fase awal pemerintahan, disiplin birokrasi adalah fondasi.
Sementara Darwin berpindah dari Kesehatan ke Badan Keuangan Daerah. Dari urusan nyawa ke urusan angka. Sebuah pertaruhan besar, karena di meja keuanganlah arah pembangunan ditentuka, siapa dapat, siapa menunggu.
Namun sorotan publik paling keras jatuh pada Doddy A. Muchlisl. Dari “brankas daerah” ke Perpustakaan. Dari fiskal ke literasi. Dari neraca ke naskah. Ada yang membaca ini sebagai pendinginan, ada pula yang menilainya sebagai ujian kesanggupan: mampukah seorang teknokrat keuangan menghidupkan ruang sunyi bernama perpustakaan?
Poros perencanaan dan politik daerah juga digeser. Husrifnah meninggalkan Bappeda menuju Kesbangpol, menandai upaya menyatukan perencanaan dengan stabilitas politik. Sebaliknya, Ridwan ditarik dari Inspektorat kembali ke kursi Staf Ahli, mengubah peran dari pengawas menjadi pemberi tafsir strategis kebijakan.
Di sektor administrasi dan SDM, mutasi terlihat seperti pertukaran gir mesin. Abdul Muslikh, Deddy Fan Alva Slamet, dan Muhammad Siarah diputar untuk mengisi simpul-simpul strategis, mulai kepegawaian, komunikasi publik, dan tata kelola pemerintahan. Ini sinyal bahwa perang opini, data, dan birokrasi menjadi perhatian serius.
Sektor fisik tak luput. Ir. Syahrun ke PUPR dan Sofian Baco ke Perkimtan menandai konsolidasi pembangunan infrastruktur, jalan, permukiman, dan tata ruang, sebagai wajah paling kasat mata dari pemerintahan baru.
Menariknya, ada yang tidak digerakkan. Kalvarios Syamruth, Hasdin Ratta, Sarif, dan Firdaus tetap di posisinya. Dalam politik birokrasi, stagnasi justru bisa berarti kepercayaan. Mereka dianggap sudah seirama, tak perlu disetel ulang.
Di sektor sosial dan pemberdayaan, rotasi berlangsung nyaris total. Ini menandakan fase penataan ulang pendekatan negara terhadap kelompok rentan, perempuan, dan layanan dasar.
Pada akhirnya, pelantikan ini adalah peta jalan baru birokrasi Bombana. Tentang siapa yang diuji di medan baru, siapa yang dipercaya menjaga benteng, dan siapa yang sengaja dipindahkan untuk membuktikan diri. Bagi publik, ini bukan akhir cerita,, melainkan bab pembuka.
