Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana menggelar rapat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, Rapat tersebut dihelat di Ruang Rapat Bupati Measa Laro dan dipimpin Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S. Pd., M. Si. Senin (6/4/2026).
Turut mendampingi dalam rapat tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, Ir. Syahrun, serta dihadiri para asisten dan kepala perangkat daerah terkait.
Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyoroti tiga aspek utama, yakni ketenagakerjaan, perizinan, dan pengawasan aktivitas perusahaan. Pada sektor ketenagakerjaan, pembahasan mencakup pendataan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, serta pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap pekerja.
Sementara itu, dari sisi perizinan, pemerintah daerah menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Adapun dalam aspek pengawasan, pemerintah mendorong peningkatan pengawasan aktif dan menyeluruh, termasuk melalui pemantauan langsung di lapangan.
Ahmad Yani mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas perusahaan, khususnya di sektor pertambangan, guna mengidentifikasi potensi kontribusi terhadap daerah.
“Kita perlu melakukan inventarisasi terhadap aktivitas pertambangan yang masih berproduksi, termasuk yang sudah memiliki RKB maupun yang belum, supaya bisa dilihat potensi yang bisa memberi nilai tambah bagi daerah. Misalnya dari sektor perhubungan, kita bisa melihat potensi dari penggunaan kendaraan operasional maupun alat berat,” kata Ahmad Yani.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada laporan, melainkan harus didasarkan pada temuan langsung di lapangan.
“Saat turun ke lapangan, jangan hanya terpaku pada satu laporan. Kalau ada hal lain yang ditemukan, itu juga harus jadi perhatian. Jadi pengawasan harus lebih luas dan proaktif, tidak hanya menunggu aduan masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah berharap pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di Bombana dapat berjalan lebih efektif dan memberi manfaat optimal bagi daerah, terutama dalam mendorong kontribusi sektor strategis seperti pertambangan.
