Rumbia, Infobombana.id – Ratusan tenaga honorer Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang tergabung dalam calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, turun ke jalan pada Kamis (23/10/2025). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut kejelasan nasib dan status kepegawaian yang hingga kini tak kunjung pasti.
Aksi dimulai dari Tugu Munajah dan berlanjut dengan long march menuju Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bombana. Massa yang memadati jalan utama Kota Rumbia mendesak pemerintah daerah, khususnya BKPSDM selaku instansi teknis kepegawaian, agar segera memberikan kepastian bagi para tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi.
Dalam orasinya, salah satu peserta aksi menuding BKPSDM lamban dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Ia menilai kelalaian birokrasi telah menimbulkan penderitaan sosial dan ekonomi bagi banyak tenaga honorer yang hidup bergantung pada penghasilan seadanya.
“Kasihan saudara-saudari kita yang sudah mengabdi bahkan ada yang sejak sebelum Bombana mekar, tapi belum juga diangkat. Mereka menggantungkan hidup dari honor kecil sementara punya keluarga yang harus mereka hidupi,” ujar salah satu orator dengan nada geram.
Massa juga membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah daerah lebih transparan dalam proses pendataan dan seleksi PPPK. Mereka menduga adanya praktik diskriminatif dan “titipan” dalam mekanisme pengangkatan yang berjalan selama ini.
Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menegaskan dua tuntutan utama:
1. Mendesak Pemkab Bombana untuk segera memberikan kejelasan status dan pengangkatan tenaga non-ASN, baik melalui pendataan ulang, seleksi PPPK, maupun sistem kontrak tetap daerah agar tidak ada lagi tenaga yang bekerja tanpa kepastian hukum.
2. Menuntut transparansi dalam proses pendataan dan seleksi PPPK guna mencegah praktik manipulasi, nepotisme, atau bentuk kecurangan lainnya.
Baca Juga : PPPK Paruh Waktu Bombana Gagal Dapat Kado Spesial di Hari Kesaktian Pancasila 2025
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bombana memastikan keterlambatan pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu bukan disebabkan kendala teknis di daerah. Seluruh berkas usulan, termasuk administrasi dan data calon, disebut telah rampung dan diserahkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diverifikasi.
Tepat di momen upacara Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2025, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan BKN dan saat ini prosesnya tengah berjalan. Pemerintah daerah, kata dia, hanya menunggu hasil verifikasi akhir dari pusat sebelum pengumuman resmi diterbitkan.
Total usulan PPPK paruh waktu dari Pemkab Bombana mencapai lebih dari 900 orang, dan masih berpotensi bertambah sekitar 100 formasi lagi. Pemerintah daerah menargetkan pengumuman resmi dapat keluar pada Oktober ini.
Meski begitu, kepastian tersebut belum sepenuhnya menenangkan para tenaga honorer yang telah lama menunggu hasil seleksi. Mereka berharap proses verifikasi di tingkat pusat dapat segera rampung agar status dan kepastian kerja bisa segera diperoleh.
Hingga kini, Bombana termasuk salah satu daerah yang masih menantikan pengumuman resmi dari BKN, sementara sejumlah kabupaten lain di Sulawesi Tenggara telah menerima hasil seleksi sejak September lalu.
