Rumbia, Infobombana.id – Polemik penanganan banjir di wilayah Tanah Poleang, Kabupaten Bombana, kembali mencuat. Anggota DPRD Bombana, Yudi Utama Arsyad (YUA), melontarkan kritik tajam terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilainya gagal menjalankan fungsi secara maksimal.
“Setiap tahun banjir, BPBD hanya datang kaji dan kaji. Kalau tidak mampu bekerja, bubar saja! Biar Dinas PU yang tangani semuanya,” ujar Yudi dari Fraksi Partai Bulan Bintang, Minggu (6/7/2025).
Yudi yang merupakan konstituen di wilayah tersebut bahkan menyebut BPBD hanya “hebat di dokumentasi”, tapi minim realisasi. Ia menyinggung insiden banjir tahun lalu di Poleang Utara yang merendam sekitar 200 rumah, namun tak membuahkan langkah nyata dari instansi tersebut.
“Mereka turun cepat, dokumentasi lengkap, tapi setelah itu hilang. Katanya bukan tugas BPBD, tapi tugas PU. Ini lembaga penanggulangan bencana atau lembaga foto-foto?” sindirnya.
Tak hanya itu, legislator PBB itu juga menyoroti anggaran lembaga tersebut. “Anggarannya besar, tapi hasilnya tidak kelihatan. Realisasi penanganan banjir dua tahun terakhir nol besar,” cetusnya.
Ia bahkan menyarankan Kepala Pelaksana BPBD untuk mundur. “Tidak rugi daerah ini kalau bapak mundur. Daripada hanya sebagai gaya-gayaan,” katanya.
Menanggapi kritik DPRD, Hasdin menegaskan bahwa BPBD Bombana telah bekerja sesuai SOP dalam penanganan bencana, mulai dari pencegahan hingga pasca bencana. Ia menjelaskan, setiap laporan bencana ditindaklanjuti dengan kaji cepat dan dikoordinasikan dengan instansi teknis seperti PU dan Dinas Sosial.
Penanganan banjir juga telah dilakukan di beberapa lokasi, termasuk Doule, Tongkoseng, dan Pasari Apua, serta bantuan juga diberikan untuk korban angin puting beliung.
Terkait Poleang Utara, Hasdin menyebut kendala lahan sebagai hambatan utama, namun progresnya sudah mulai positif dengan adanya kesediaan warga membebaskan lahan. Normalisasi sungai ditargetkan dimulai pekan ini.
Sebagai solusi jangka panjang, BPBD membentuk relawan “BERANI Penanganan Bencana” di tiap desa untuk mengatasi minimnya personel dan hambatan transportasi, khususnya di daerah terpencil seperti Kabaena. Hasdin menekankan, BPBD tidak bekerja sendiri, dan seluruh langkah selalu dikoordinasikan lintas OPD.
