Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti webinar sosialisasi dan diskusi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, Kegiatan berlangsung secara daring dan dipusatkan di Ruang Rapat Measa Laro, Lantai 2 Kantor Bupati Bombana, Senin (2/3/2026).
Webinar ini menjadi bagian dari langkah awal pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan strategi implementasi di tingkat kabupaten. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut hadir, di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPP KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, dalam sambutannya menegaskan bahwa pendidikan bermutu tidak semata diukur dari capaian akademik, melainkan juga dari terjaminnya lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak.
“Sekolah adalah ekosistem yang menentukan tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Karena itu, pendekatan kebijakan kini bergeser dari reaktif menjadi promotif, preventif, dan kolaboratif untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman,” ujar Suharti.
Regulasi tersebut menekankan pencegahan kekerasan, perundungan, diskriminasi, serta penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus di satuan pendidikan. Pemerintah pusat juga mendorong sinergi lintas sektor agar sekolah tidak berdiri sendiri dalam menghadapi persoalan sosial yang berdampak pada peserta didik.
Di Bombana, isu keamanan dan kenyamanan sekolah menjadi bagian penting dari agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Koordinasi lintas OPD dinilai krusial, mengingat perlindungan anak dan kesehatan mental siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan, tetapi juga melibatkan sektor sosial, kesehatan, hingga komunikasi publik.
Dalam sesi diskusi, peserta dari berbagai daerah membahas tantangan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya, kebutuhan pelatihan guru, hingga penguatan mekanisme pencegahan di tingkat sekolah. Pemerintah daerah didorong membentuk sistem pendukung yang terintegrasi, mulai dari unit layanan konseling, penguatan peran komite sekolah, hingga pelibatan orang tua.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, partisipasi dalam forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan berbasis pencegahan. Pemerintah daerah menyatakan komitmennya membangun budaya sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak sebagai fondasi peningkatan mutu pendidikan.
Langkah tersebut diharapkan tidak hanya menciptakan ruang belajar yang bebas dari kekerasan, tetapi juga mendorong lahirnya generasi Bombana yang sehat secara mental, tangguh secara sosial, dan siap bersaing di masa depan.
