Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana menargetkan kembali meraih predikat terbaik dalam ajang Pariwara Antikorupsi tahun 2025. Komitmen itu ditunjukkan melalui partisipasi aktif dalam Zoom Meeting nasional yang digelar pada Rabu (30/4/2025), sebagai bagian dari rangkaian program edukasi dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfo) Bombana itu diikuti oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Dinas Kominfo Abdul Muslikh, Inspektur Daerah Muh. Ridwan, dan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Bombana, Andri Ananta. Hadir pula Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Bombana, Nasriadi.
Selama diskusi daring berlangsung, para peserta terlibat aktif dalam membahas isu-isu strategis, mulai dari edukasi publik hingga inovasi teknologi dalam pemberantasan korupsi. Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, termasuk unsur Kominfo, Inspektorat, dan BUMD sebagai garda depan dalam penyebarluasan semangat antikorupsi.
Inspektur Inspektorat Daerah Bombana, Muhammad Ridwan, menyebut keikutsertaan Bombana merupakan bagian dari upaya mempertahankan capaian tahun sebelumnya.
“Pada prinsipnya kita akan mempertahankan juara yang telah kita raih tahun lalu. Kita masuk 10 besar nasional, dan dalam konteks pariwara kita menjadi yang terbaik. Harapannya, tahun ini bisa kita pertahankan bahkan tingkatkan,” ujar Ridwan.
Ia menambahkan, pendekatan teknologi menjadi kunci untuk menguatkan peran kalangan IT dalam mendukung penyebaran nilai-nilai antikorupsi di Bombana.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kominfo Abdul Muslikh menegaskan pentingnya peran publikasi dalam membentuk opini publik yang antikorupsi.
“Intinya, KPK akan menilai sejauh mana komitmen daerah dalam mendorong kesadaran antikorupsi, termasuk melalui publikasi masif baik di internal pemerintahan maupun BUMD,” katanya.
Sementara itu, Direktur Perusda Bombana, Andri Ananta, menyatakan bahwa budaya antikorupsi harus menjadi nilai yang tertanam kuat dalam tata kelola perusahaan daerah.
“Pariwara antikorupsi menjadi sarana penting membangun kesadaran kolektif. Transparansi, akuntabilitas, dan etika harus menjadi fondasi utama dalam mengelola badan usaha milik daerah agar bersih dan berdaya saing,” tegasnya.
Andri berharap, melalui semangat kolaboratif ini, Bombana optimistis bisa kembali mengukir prestasi dan menjadi contoh daerah dalam mengampanyekan nilai-nilai integritas di ruang publik.
