Rumbia, Infobombana.id – Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, meminta masyarakat agar tidak tergesa-gesa menyebarkan keluhan terkait makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial. Ia menegaskan, pengaduan sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi agar bisa segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Ibu-ibu kalau ada makanan yang menurut ibu-ibu tidak sesuai, maka laporkan kepada pemerintah. Jangan langsung dimasukkan ke media sosial karena tidak menyelesaikan masalah,” kata Bupati Burhanuddin di hadapan puluhan iibu-ibu, dalam kegiatan Launching Bantuan Pangan di Kantor Kelurahan Lameroro, Rabu (18/3/2026).
Bupati menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi kualitas dapur MBG di daerah. Menurutnya keterlibatan publik justru dibutuhkan untuk memastikan program berjalan sesuai standar.
“Masyarakat bisa mengawasi dapur-dapur MBG yang ada di daerah kita,” ujarnya.
Burhanuddin juga menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari niat baik pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut program itu dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Pemerintah punya niat baik. Presiden RI, Bapak Prabowo, berniat tulus untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.
Namun demikian, ia mengakui potensi adanya pelanggaran di lapangan, termasuk dapur yang tidak memenuhi standar gizi maupun ketentuan teknis. Untuk itu, ia meminta masyarakat segera melapor ke pemerintah terdekat, seperti kelurahan atau desa.
“Kalau mungkin ada di antara dapur-dapur yang tidak memenuhi standar, maka segera disampaikan ke pemerintah, minimal ke pemerintah yang paling dekat seperti kelurahan atau desa,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjut Burhanuddin, tidak akan mentoleransi pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Ia bahkan menegaskan siap mengambil langkah tegas terhadap pihak pengelola dapur yang dinilai menyimpang.
“Ketika ada dapur yang nakal, yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan aturan yang sudah disepakati bersama, kemudian gizinya tidak seimbang, maka saya atas nama pemerintah akan memberikan teguran keras,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati Bombana menyatakan akan merekomendasikan kepada pemerintah pusat untuk mencabut hak operasional dapur jika terbukti melakukan pelanggaran serius.
“Saya akan meminta kepada pemerintah pusat untuk mencabut hak dapur itu ketika mereka melakukan pelanggaran, karena itu bisa sangat merugikan masyarakat,” kata dia.
Burhanuddin kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan media sosial sebagai saluran utama pengaduan. Menurut dia, informasi yang beredar di ruang digital kerap ditafsirkan berbeda oleh publik dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Jangan sedikit-sedikit diunggah ke Facebook. Ada pemerintah, sampaikan ke pemerintah agar segera kita benahi. Karena banyak orang membaca, dan pembaca itu berbeda-beda pendapatnya,” tuturnya.,
Bupati juga bilang, pemerintah daerah saat ini terus berupaya membangun sistem pengawasan dan perbaikan agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bombana.
