Rumbia, Infobombana.id — Pemerintah Kabupaten Bombana terus mendorong transformasi penerima bantuan sosial menjadi pelaku usaha mandiri. Melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Dinas Sosial Bombana menyalurkan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin dengan pendekatan baru, yakni penerima wajib mundur dari bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT jika ingin beralih ke program ini.
“Arah program ini untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Kami ingin mereka tidak bergantung terus pada bantuan stimulan, tapi bisa mandiri dan keluar dari zona kemiskinan,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bombana, Andi Sri Laila, S. Hut., MM, saat ditemui di kantornya, Jumat (3/10/2025).
Lanjunya, pada tahun anggaran 2025, program UEP di Bombana dialokasikan sebesar Rp300 juta dengan total 62 penerima.Para penerima terbagi dalam tiga kelompok sasaran, yakni:
1. Penerima bansos aktif (PKH dan BPNT) yang bersedia mundur dari bantuan reguler,
2. Fakir miskin non-bansos, dan
3. Perempuan rawan sosial ekonomi, termasuk janda dan perempuan lajang yang hidup mandiri.
Besaran bantuan pun diberikan dengan nominal bervariasi, antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta, tergantung jenis usaha dan tingkat kebutuhan modal. Perbedaan nominal ini diatur melalui Peraturan Bupati Bombana Tahun 2024 dan 2025, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program.
“Bagi penerima yang mundur dari PKH atau BPNT, kami berikan modal Rp5 juta. Tapi kalau usahanya skala kecil, seperti penjual sayur di pasar, cukup Rp2,5 juta,” ujar Sri Laila.
Ia menambahkan, sebelum pencairan dana, Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan dan penjajakan usaha, memastikan kesesuaian antara rencana usaha dengan kemampuan penerima. “Kami ingin bantuannya tepat sasaran. Jangan sampai yang punya keterampilan menjahit justru dikasih bantuan memasak,” ungkapnya.
Selain memberikan modal, pemerintah juga menyiapkan bimbingan teknis dan pendampingan usaha agar penerima mampu mengelola dana secara berkelanjutan. Pendamping sosial tingkat kecamatan (TKSK) turut dilibatkan untuk memberikan edukasi kepada calon penerima.
Dinas Sosial menargetkan, dalam waktu dua tahun, hasil program ini sudah bisa terlihat secara nyata. “Kami berharap dalam dua tahun mereka sudah bisa mandiri, tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Itu indikator keberhasilan kami,” katanya.
Andi Sri laila menjelaskan bahwa meski baru berjalan dua tahun, minat masyarakat untuk beralih dari penerima bantuan ke pelaku usaha dinilai cukup tinggi. Tahun lalu, lebih dari 70 proposal masuk, melebihi kuota penerima. “Artinya kemauan masyarakat untuk mandiri sebenarnya besar. Mereka hanya butuh kesempatan dan modal awal,” jelasnya.
Jika penerima mampu mengelola modal dengan baik, kata dia, Pemkab Bombana juga membuka peluang mereka untuk diusulkan mendapatkan bantuan lanjutan dari Dinas Perindustrian dan UMKM, seperti peralatan produksi atau bantuan kemasan.
“Bantuan ini bukan sekedar hibah. Kami ingin menciptakan perubahan pola pikir, dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha yang berdaya,” pungkasnya
