Rumbia, Infobombana.id – Dinas Sosial (Dindos) Kabupaten Bombana bersama aparatur sipil negara (ASN) PPPK Kementerian Sosial RI atau para pendamping sosial mengikuti rapat koordinasi daring yang digelar Kementerian Sosial Republik Indonesia, Selasa (24/2/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bombana itu membahas penguatan verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendamping sosial terkait mekanisme verifikasi komitmen di lapangan. Penyamaan pemahaman dinilai krusial agar pelaksanaan PKH berjalan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan.
Dalam pembahasan, verifikasi komitmen ditegaskan sebagai instrumen utama untuk memastikan KPM memenuhi kewajiban di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Anak-anak penerima manfaat wajib tercatat aktif bersekolah dengan tingkat kehadiran minimal yang dipersyaratkan. Ibu hamil dan balita harus memperoleh layanan kesehatan rutin, sementara lanjut usia dan penyandang disabilitas berat dipastikan mendapatkan perawatan yang layak.
Koordinator PKH Kabupaten Bombana , Laode Ahmad Bachrun, menyatakan verifikasi komitmen merupakan elemen kunci keberhasilan program.
“Verifikasi komitmen ini bukan untuk mempersulit KPM, melainkan memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan program. Pendamping sosial memiliki peran strategis dalam melakukan pendampingan, pemantauan, serta pelaporan secara objektif dan akurat,” ujarnya.
Menurut dia, hasil verifikasi akan menjadi dasar evaluasi keberlanjutan kepesertaan KPM dalam PKH. Data tersebut juga menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan lanjutan agar bantuan sosial tetap tepat sasaran dan berkeadilan.
Dinas Sosial Kabupaten Bombana menegaskan, verifikasi komitmen tidak semata berfungsi sebagai alat pengendalian program, tetapi juga sebagai sarana pembinaan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku positif KPM menuju peningkatan kualitas hidup dan kemandirian keluarga.
Melalui penguatan koordinasi ini, seluruh pendamping sosial PKH di Bombana diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Dengan demikian, PKH tidak hanya menjadi instrumen bantuan tunai bersyarat, tetapi juga strategi jangka panjang dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan di daerah.
Sumber: PPID Kabupaten Bombana
