Rumbia, Infobombana.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka mediasi polemik tuntutan transparansi pengelolaan beasiswa di Kampus Politeknik Negeri Bombana (Polina). Pertemuan tersebut dihelat di aula rapat dewan setempat, Selasa (7/1/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar. Ia didampingi dua Wakil Ketua yaitu Herlin dan Zalman, termasuk Sekretaris DPRD, Kalvarios Syamruth yang setia mendampingi, hingga RDP tersebut tuntas.
Pertemuan hearing tersebut juga diikuti oleh Komisi dan Fraksi terkait, para pejabat administrator lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, Badan Keuangan Daerah dan pejabat di Bagian Kesejateraan Rakyat Setda Bombana.
Hadir pula direktur, penanggung jawab, dosen dan staf serta sejumlah mahasiswa Kampus Polina. Mereka tampak antusias mengikuti rapat tersebut meski berlangsung cukup hangat dan alot. Hadirnya pihak manajemen kampus dan para mahasiswa di lembaga perwakilan rakyat itu salah satunya ialah melakukan klarifikasi terkait status dana hibah beasiswa para mahasiswa Polina di tahun 2025 yang dihentikan.
Persoalan itu cukup menggelitik hati para peserta rapat. Ragam perdebatan pun terjadi, banyak yang mempertanyakan seperti apa pengelolaan dana yang bersumber dari Bagian Kesra Setda Bombana itu digunakan, mulai dari tahun 2021 hingga di tahun 2024 lalu.
Iskandar menegaskan, porsi anggaran yang digelontorkan ke Kampus Polina untuk tahun 2025 telah disepakati dalam rapat paripurna yang digelar pada 30 November 2024 lalu. Dimana, rancangan jumlah anggaran yang akan disalurkan ke Kampus Polina di APBD tahun 2025 ialah senilai Rp 3 miliar dengan porsi Rp 2 miliar untuk beasiswa dan 1 miliar untuk sarana dan prasarana.
Namun, dalam proses pembahasan, DPRD telah memanggil pihak yayasan dan manajemen kampus untuk mengikuti rapat, tetapi pihak kampus tak kunjung hadir.
“Kami sudah memanggil pihak kampus pada saat pembahasan kemarin, hanya saja pihak kampus tidak datang sampai pembahasan selesai, padahal rapat harus segera tuntas saat itu juga,” tegas Iskandar.
Dialog antara pihak kampus dan ketua DPRD Bombana pun berlangsung. Dimana, Wakil Direktur II (Dua) KampusPolina Bombana, Herman Tajuddin menegaskan, dalam pembahasan anggaran APBD induk 2025, pihaknya tak bisa hadir lantaran masih terdapat urusan penting di Kota Kendari.
“Nanti setelah kami ada di Kendari, kami ditelpon oleh pihak DPRD bahwa ada rapat pembahasan anggaran, dan saat itu kami benar-benar tidak bisa hadir, ” ungkap herman Tajuddin.
Dihadapan sejumlah awak media, Ketua DPRD Bombana, Iskandar menyampaikan bahwa pihak dewan menjawab serta merespon tuntutan dari permintaan mahasiswa politeknik Bombana terkait situasi kampus, mulai dari untutan transparansi pengelolaan beasiswa hingga perbaikan manajemen di kampus tersebut.
“Alhamdulillah semua bisa terklarifikasi di forum ini,” kata Iskandar.
Iskandar menambahkan, dalam rapat tersebut, pihaknya hanya berperan sebagai mediator agar masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Menurutnya, pemegang kendali atas persoalan itu adalah pihak yayasan. Olehnya itu, dewan memanggil pihak yayasan karena terdapat anggaran Pemda Bombana yang digunakan di kampus tersebut.
“Intinya, kita merekomendasikan ke manajemen yayasan untuk memperbaiki dan menjawab apa yang menjadi keluhan mahasiswa disana, agar Kampus Politeknik Bombana itu menjadi perguruan tinggi yang sehat, baik itu sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, ” ujarnya.
Iskandar menyebutkan bahwa informasi yang paling penting dalam RDP tersebut ialah kontrak dana hibah Politeknik dari Pemda Bombana berupa bantuan beasiswa itu berakhir di tahun 2025 ini.
“Nanti setelah pemerintahan yang akan datang, itu akan dikaji kembali apakah hibah ke Politeknik akan berlanjut atau tidak, nanti akan ada pembicaraan antara Pemda dan DPRD termasuk Politeknik, apakah itu akan dilanjutkan atau tidak, intinya saya nda bisa jawab untuk sekarang, ” cetus Iskandar.
Iskandar kembali menegaskan bahwa persoalan yang ada di Kampus Polina Bombana itu adalah murni persoalan di pihak yaasan dan bukan persoalan pemerintah. Namun, karena Pemda memberikan dukungan dari segi anggaran.
“Persoalan di kampus itu murni urusan manajemen yayasan, tapi karena Pemda mensupport dari segi anggaran, makanya kami masuk, dan kalau yang berkaitan dengan beasiswa itu, yah kami datang, ” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam RDP tersebut para mahasiswa menyampaikan harapan mereka agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh kalangan mediator.
Perwakilan mahasiswa juga berharap RDP ini menjadi momentum untuk merumuskan kebijakan yang lebih proaktif dalam mendukung pendidikan di Bombana. Mahasiswa dan masyarakat meminta agar DPRD Bombana terus mengawal isu ini hingga mencapai solusi yang konkret.
