Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana mencatat tiga penghargaan tingkat nasional dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si., dan Wakil Bupati Ahmad Yani, S.Pd., M. Si. Penghargaan tersebut datang dari sektor keterbukaan informasi publik, pengelolaan badan usaha milik daerah, hingga tata kelola keuangan.
Penghargaan pertama diterima pada 13 Mei 2025 dalam ajang PJS Award 2025 yang digelar di Jakarta. Burhanuddin dinilai berhasil membangun hubungan kemitraan dengan media serta membuka akses informasi bagi publik. “Media adalah jantung demokrasi. Pemerintah harus jadi mitra, bukan penghalang,” kata Burhanuddin saat menerima penghargaan di Ballroom Best Western Grand Place, Kemayoran.
Beberapa pekan sebelumnya, pada 28 April 2025, Bombana juga meraih penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2025 di Hotel Raffles, Jakarta. Burhanuddin mendapat predikat TOP Pembina BUMD, bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka. Penilaian diberikan atas peran kepala daerah dalam mendorong kinerja BUMD secara sehat dan berkelanjutan.
Dalam ajang tersebut, BPR Bahteramas Bombana juga meraih predikat Bintang 4. Penghargaan diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Bombana, dr. H. Sunandar, M.M.Kes. “Ini bukti bahwa Bombana bukan hanya bicara, tapi bekerja dan menghasilkan,” ujarnya.
Capaian ketiga datang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemda Bombana Tahun Anggaran 2024. Opini WTP ke-12 secara berturut-turut ini diserahkan pada 26 Mei 2025 di Kantor BPK Perwakilan Sultra.
“Ini penanda bahwa akuntabilitas tetap jadi prioritas meski terjadi pergantian kepemimpinan,” kata Sunandar yang kembali hadir mewakili daerah.
Meski deretan penghargaan tersebut menandai awal yang menjanjikan, Burhanuddin menegaskan bahwa penghargaan bukan tujuan utama. “Kami tidak sedang mengejar pujian, tapi tanggung jawab,” katanya dalam sejumlah kesempatan.
Pemerintah Bombana menyatakan akan terus berfokus pada peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
