Rumbia, Infobombana.id – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kabupaten Bombana pada Selasa (9/12/2025) berlangsung dalam suasana yang jauh dari seremoni biasa. Di halaman Kantor Bupati Bombana, ratusan ASN berbaris rapi, namun pesan yang disampaikan Bupati Burhanuddin justru terdengar seperti tamparan bahwa integritas bukan pilihan, melainkan garis hidup birokrasi.
Di hadapan Forkopimda, anggota DPRD, kepala OPD, dan para ASN, Bupati Burhanuddin memulai dengan satu premis, yakni korupsi masih hidup, dan ia menggerogoti pelayanan publik.
“Korupsi merampas hak rakyat atas pelayanan publik yang layak, merusak pertumbuhan ekonomi, dan menghilangkan kepercayaan publik,” ujarnya.
Pesan itu mengalir dalam nada peringatan. Pemerintah Bombana, kata Burhanuddin, memang menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK. Namun capaian dalam indikator kepatuhan bukan berarti birokrasi telah bersih sepenuhnya.
“Tanpa sinergi dan kerja sama yang kuat, upaya membasmi korupsi akan sulit mencapai tujuan,” kata Burhanuddin, seolah menegaskan bahwa angka-angka tidak selalu berkawan dengan kenyataan di lapangan.
Di bagian lain amanatnya, Bupati menyerempet isu sensitif, seperti peran Inspektorat. Ia menyebut lembaga pengawas internal itu harus lebih gesit merespons dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Nada itu dibaca oleh sebagian peserta upacara sebagai isyarat bahwa kondisi tata kelola keuangan daerah sedang tidak benar-benar baik-baik saja. Hal itu ditegaskan terutama menjelang tutup tahun anggaran, masa yang biasanya rawan gesekan kepentingan.
Tahun ini, tema nasional Harkodia ialah “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” juga diterjemahkan oleh Inspektorat Bombana dalam bentuk yang lebih lunak namun menyasar akar persoalan, yakni pendidikan integritas bagi pelajar.
Upacara ditutup dengan penyerahan sertifikat Lomba Baca Puisi Antikorupsi 2025 untuk siswa SD hingga SMA. Cara halus untuk mengajari generasi muda tentang karakter yang kerap luput di ruang birokrasi: jujur dan bebas dari penyimpangan.
Setelah Bicara Korupsi, Bantuan Sosial Langsung Mengalir
Namun cerita hari itu tidak berhenti pada integritas ASN. Menariknya, pemerintah daerah justru mengakhiri rangkaian Hakordia dengan agenda yang berada pada jalur berbeda. Pemkab malah mengisi momen itu dengan penyaluran bantuan pangan untuk warga Kecamatan Rumbia.
Total 8,78 ton beras dan 1.676 liter minyak goreng dibagikan kepada 1.419 Penerima Bantuan Tetap (PBT). Setiap penerima memperoleh 10 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, diserahkan langsung oleh Bupati.
Di sejumlah daerah, distribusi bantuan sosial kerap menjadi lahan basah bagi praktik penyimpangan. Menyatukan penyaluran bantuan dengan momentum peringatan antikorupsi, mau tidak mau, memberikan kesan bahwa pemerintah Bombana hendak menunjukkan komitmen transparansi, atau setidaknya, memastikan sorotan publik tetap melekat pada alur distribusi.
Dalam satu hari, Hakordia Bombana seolah memainkan dua babak, yaitu memperingatkan ASN agar waspada terhadap godaan korupsi, dan memastikan bantuan publik mengalir ke tangan warga tanpa tersesat di tengah jalan. Dua agenda yang berbeda, tetapi sama-sama menguji integritas penyelenggara negara.
