Rumbia, Infobombana.id – Puluhan petani yang tergabung dalam Forum Petani Bombana Bersatu menggeruduk Kantor Bupati Bombana, Kamis (25/8/2025). Mereka menuntut intervensi pemerintah atas merosotnya harga gabah yang kini hanya Rp6.200–Rp6.300 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2025.
“Kami minta rekomendasi agar Kepala Bulog Bombana diganti,” tegas Sugito, Koordinator Lapangan aksi.
Dalam orasi yang bergema di halaman kantor bupati, para petani menuding anjloknya harga gabah dipicu kelalaian instansi teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mereka menuntut pencopotan empat pejabat sekaligus.
“Selain Kepala Bulog, rekomendasikan ke Pak Bupati Bombana untuk mengganti Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perindagkop, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan karena tidak dapat bekerja sesuai tupoksinya,” tegas Gito.
Desakan itu akhirnya dijawab langsung oleh Kepala Bulog Bombana, Aang Fahri Hajad. Ia menegaskan lembaganya sudah bekerja sesuai mandat pusat. Menurut dia, target serapan gabah nasional telah terpenuhi, sehingga sejak 28 Agustus 2025 pengadaan resmi ditutup.
“Kalau pengadaan sudah dipenuhi di pertengahan tahun, maka 28 Agustus hari Sabtu, pengadaan anggarannya untuk 3 juta ton sudah dikunci dengan mekanisme permintaan anggaran ke kantor pusat,” jelasnya.
Bulog, kata Aang, hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan stabilisasi harga. “Apabila harga gabah di lapangan di bawah Rp6.500, Bulog wajib membeli dengan harga Rp6.500. Namun jika harga gabah lebih tinggi, Bulog tetap membeli di angka Rp6.500,” ujarnya.
Meski begitu, Kabulog Bombana meminta agar tuntutan disampaikan secara resmi. “Bentar dulu Pak Gito. Pak Gito beberapa kali sudah berdiskusi dengan saya. Saya minta tuntutan Pak Gito itu dibuat dalam bentuk surat, biar saya bisa teruskan ke pimpinan saya. Sampai sekarang pun hal itu belum terealisasi,” kata Aang.
Sekda Bombana: Aspirasi Petani Akan Ditindaklanjuti
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Ir. Syahrun, S.T., M.P.W.K., yang turun langsung menemui massa, mengaku memahami keresahan petani. Ia berjanji pemerintah daerah tidak akan tinggal diam.
“Apa yang menjadi keluhan masyarakat Bombana ini, kami akan segera kerjakan. Kita berpatokan pada Inpres Nomor 6 Tahun 2025 dengan harga gabah Rp6.500/kg,” ucap Syahrun.
Syahrun mengungkapkan bahwa Pemkab Bombana telah menyuarakan keluhan petani hingga ke tingkat nasional. “Atas arahan Bapak Bupati, Pemerintah Kabupaten Bombana telah langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Bahkan dalam rapat nasional, Bupayi Bombana bersama perwakilan kita telah menyampaikan langsung kepada Menteri Pertanian. Menteri menegaskan memang ada hal-hal di Bombana yang belum sesuai aturan dan akan segera ditindaklanjuti secara teknis,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh rekomendasi dari aksi ini akan dilaporkan ke Bupati Bombana sebagai bahan penyusunan kebijakan strategis.
