Rumbia, Infobombana.id – Kepala Pelaksana BPBD Bombana, Drs. Hasdin Ratta, M.Si, angkat bicara menanggapi berbagai kritik publik atas kinerja lembaganya dalam menangani bencana. Di tengah ekspektasi tinggi masyarakat terhadap kehadiran negara dalam situasi darurat, Hasdin menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan tanggung jawab satu lembaga semata.
“Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas sorotan dan ekspektasi dari pemangku kepentingan. Kami bisa sangat memahami itu, karena saya pun juga jika dalam posisi seperti itu akan berada pada pernyataan-pernyataan itu. Tetapi izinkan kami melakukan penyampaian kepada para pemangku kepentingan lain,” ujar Hasdin membuka keterangannya, Senin (7/7/2025).
Hasdin memaparkan bahwa BPBD Bombana tidak tinggal diam. Salah satu langkah nyata yang terus dilakukan adalah kerja sama dengan BMKG untuk menyampaikan peringatan dini secara intensif dan berulang sepanjang hari.
“Kami bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kami menyampaikan setiap saat, dalam satu hari bisa lima sampai enam kali, mulai pagi sampai malam, bahkan tengah malam hingga subuh, terkait peringatan dini hujan, baik kategori sedang, lebat, hingga sangat lebat,” terangnya.
Peringatan ini, kata Hasdin, diharapkan bisa memicu antisipasi lebih dini dari masyarakat dan instansi lain, sehingga potensi dampak bencana bisa ditekan.
Ketika bencana terjadi, kata dia, BPBD Bombana langsung menurunkan tim untuk menyelamatkan warga terdampak. Evakuasi dilakukan berdasarkan mandat undang-undang.
“Kami segera menurunkan tim untuk melakukan respon cepat. Respon cepat apa? Untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi. Karena itu amanah undang-undang, amanah Permendagri 101 tentang standar pelayanan minimal,” kata Hasdin.
Ia menyebut, dalam tiga tahun terakhir, evakuasi warga berjalan lancar dan umumnya tidak memakan waktu lama. Kendatipun ada warga kita yang diungsikan, itu tidak jauh. Biasanya hanya mengungsi semalam ke rumah keluarganya, dan keesokan harinya sudah bisa kembali.
Masalah Klasik: Lahan dan Prosedur
Namun, tidak semua berjalan mulus. Hasdin mengungkapkan tantangan nyata di lapangan, terutama saat melewati lahan milik warga dalam upaya evakuasi atau mitigasi.
“Ada lahan yang dilalui, dan itu ada tanaman tumbuh. Masyarakat kita tidak mau lahannya dilalui, bahkan minta ganti rugi. Padahal ini bukan proyek, ini tanggap darurat. Tidak boleh ada ganti rugi dalam kondisi ini,” tegasnya.
Hasdin menambahkan, masalah lain yang cukup kompleks adalah soal penetapan status darurat, yang sepenuhnya bergantung pada otoritas tertentu.
“Hanya ada tiga lembaga yang berwenang menetapkan status tanggap darurat, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Presiden untuk skala nasional, Gubernur untuk provinsi, dan Bupati atau Wali Kota untuk kabupaten/kota,” jelas Hasdin.
Proses penggunaan dana darurat pun tidak bisa instan. Harus melalui prosedur berjenjang dengan melibatkan OPD teknis dan persetujuan kepala daerah.
Terbatasnya Sumber Daya
Dengan cakupan wilayah yang luas, BPBD Bombana menghadapi tantangan besar dalam hal jumlah personel. Dari ratusan desa dan dusun yang harus dijangkau, BPBD hanya memiliki segelintir petugas terlatih.
“Banjir dan hujan bisa terjadi bersamaan di banyak titik. Satu tim minimal lima orang harus diterjunkan ke tiap lokasi. Kenapa lima? Karena harus bagi tugas: ada yang mendata masyarakat terdampak, ada yang menilai kerusakan,” ungkapnya.
“SOP kami jelasjelas, respon cepat dan pengkajian cepat harus dilakukan dalam 1×24 jam. Tidak bisa satu orang saja yang bekerja,” tambah Hasdin.
Seruan Kolaborasi: Jangan Hanya Andalkan BPBD
Menutup keterangannya, Hasdin menyampaikan seruan agar semua pihak bersatu dalam menghadapi bencana. Menurutnya, harapan berlebihan kepada BPBD justru bisa berujung pada hasil yang tak maksimal.
“Saya sangat berterima kasih kepada lembaga-lembaga, institusi, maupun warga Bombana yang memberikan atensi. Ingat, bencana adalah urusan bersama, bukan hanya urusan BPBD,” tegasnya.
“Kalau hanya berharap kepada BPBD, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, itu akan sangat tidak maksimal. Kita butuh kolaborasi semua pihak,” pungkas Hasdin.
