Rumbia, Infobombana.id – Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Kabaena (HIPPELWANA) mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana agar lebih serius menangani persoalan transportasi laut yang menghubungkan Pulau Kabaena dengan Kasipute. Jalur ini merupakan satu-satunya akses utama mobilitas masyarakat pulau, namun hingga kini masih bergantung pada armada terbatas dan rawan lumpuh.
Ketua Umum Hippelwana, Ajmail, menegaskan bahwa persoalan transportasi laut Kabaena bukan isu baru. Masalah tersebut terus berulang tanpa solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. Kondisi paling krusial terjadi saat kapal feri, sebagai moda utama transportasi masyarakat, memasuki masa docking tahunan.
“Ini fakta di lapangan. Saat feri docking, masyarakat kehilangan akses transportasi laut yang terjangkau. Bukan soal nyaman atau tidak, tapi soal bisa berangkat atau tidak,” kata Ajmail saat dihubungi, Selasa, (13/1/2026).
Menurut Ajmail, ketika feri tidak beroperasi, jalur Kabaena–Kasipute hanya mengandalkan Kapal Oputa Yi Ko dan Bontoharu. Ketergantungan pada dua armada ini dinilai berisiko tinggi, mengingat keduanya juga memiliki jadwal perawatan mesin yang sewaktu-waktu bisa terjadi bersamaan. Jika itu terjadi, akses transportasi laut dari Pulau Kabaena menujju Kasipute nyaris terhenti total.
Keterbatasan armada tersebut, kata Ajmail, tidak hanya berdampak pada penumpang, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi masyarakat. Distribusi barang terhambat, mobilitas warga tersendat, dan biaya perjalanan meningkat karena tidak tersedia alternatif transportasi laut dengan tarif terjangkau.
Ia menilai situasi ini mencerminkan lemahnya perencanaan transportasi laut oleh pemerintah daerah. Ajmail juga menyoroti kecenderungan kehadiran pemerintah yang lebih dominan dalam agenda seremonial ketimbang memastikan layanan dasar masyarakat kepulauan tetap berjalan.
“Pemda tidak boleh hanya hadir saat seremoni, tetapi juga saat rakyatnya dari Pulau Kabaena kesulitan bepergian, baik ke Kasipute maupun sebaliknya. Kalau satu kapal rusak saja sudah kelabakan, apalagi kalau dua,” ujarnya.
Mantan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Pers Universitas Muhammadiyah Kendari itu menegaskan bahwa transportasi laut bagi masyarakat Kabaena bukan sekadar fasilitas pelengkap pembangunan, melainkan kebutuhan mendasar yang menentukan denyut kehidupan sosial dan ekonomi warga pulau.
“Ini alarm keras bagi Pemda. Transportasi laut adalah urat nadi Kabaena, bukan opsi cadangan,” kata Ajmail.
Olehnya itu, Hippelwana mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana segera mengambil langkah strategis, mulai dari penambahan armada, penyediaan kapal pengganti selama masa docking, hingga perumusan kebijakan subsidi agar tarif transportasi laut tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Jangan tunggu semua benar-benar lumpuh baru bergerak,” ujar Ajmail.
Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Kabupaten Bombana belum memberikan tanggapan resmi atas desakan yang disampaikan Hippelwana.
