Rumbia, Infobombana.id – Ketua DPRD Bombana periode 2024–2029, Iskandar, S. P, melontarkan pernyataan yang kembali mengangkat harapan lama masyarakat Pulau Kabaena, yaitu menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Bagi Iskandar, pemekaran bukan soal melepaskan diri dari Bombana, tapi tentang membuka ruang bagi percepatan pembangunan di wilayah kepulauan yang selama ini kerap terasa jauh dari pusat layanan pemerintahan.
“Ini bukan soal ingin keluar dari Bombana, tapi tentang bagaimana memberikan akses dan peluang bagi Kabaena untuk berkembang,” tegasnya dalam sebuah wawancara di Rumbia, Minggu (29/6/2025).
Maritim, Mandiri, dan Terbuka
Kabaena, pulau seluas 894 km persegi dengan enam kecamatan dan penduduk sekitar 47 ribu jiwa (BPS 2023), menyimpan potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam, konektivitas, maupun kemandirian ekonomi. Kini, infrastruktur transportasi laut di Kabaena sudah jauh lebih siap. Dermaga Ro-Ro di Sikeli, Kabaena Barat, telah mampu melayani kapal besar seperti kapal perintis, Feri berukuran besar dan juga kapal logistik antar-pulau. Dernaga ini bahkan diyakini mampu melayani kapal Pelni. Di sisi lain pulau, pelabuhan feri Pising di Kabaena Utara dan dermaga Dongkala di Kabaena Timur turut memperkuat konektivitas kawasan ini.
“Tol Laut kini menjangkau Kabaena, frekuensi kapal makin teratur, biaya angkutan juga lebih murah, dan konektivitas antarwilayah terbuka lebar,” jelas Iskandar.
Dengan kondisi tersebut, Iskandar yang merupakan putera kelahiran Pulau Kabaena ini meyakini bahwa pulau Kabaena sangat mungkin bertransformasi menjadi transit hub kapal logistik dan penumpang, khususnya untuk wilayah timur Sulawesi.
Ekonomi Lokal: Kuat di Darat, Tangguh di Laut
Sektor unggulan masyarakat Kabaena tak bisa dipandang sebelah mata. Warga menggantungkan hidup dari laut dan darat. Mulai dari sektor perikanan (ikan, kepiting, rumput laut) serta pertanian dan perkebunan (kakao, kelapa, cengkeh, gula merah, kacang mete). Selain itu, potensi tambang seperti nikel laterit, batu gamping, dan batuan beku menjadi sumber fiskal yang sangat menjanjikan.
“Kabaena punya semua syarat sebagai DOB, baik itu dari luas wilayah, penduduk cukup, potensi ekonomi kuat, dan kesadaran kolektif untuk mandiri,” ujar Iskandar.
Terkait status DOB pulau Kabaena, Iskandar menekankan bahwa wacana pemekaran Pulau Kabaena menjadi DOB telah melewati kajian panjang. DPRD Bombana pun telah menyusun studi akademis, membentuk panitia pemekaran, dan menyiapkan berkas administrasi sebagai prasyarat formal. Ia mengakui, proses ini tetap menunggu regulasi terbaru dari pemerintah pusat.
Namun bagi Iskandar, substansi DOB bukan sekadar soal administratif, namun menjadi momentum penting dalam menjemput peluang dari negara. “Kalau kita siap secara mental dan struktural, negara akan melihat itu sebagai alasan kuat untuk memberikan mandat otonomi,” tegasnya.
Infrastruktur Dasar, Sudah Mulai Terbangun
Sejak akhir 2023, listrik di wilayah Kabaena telah menyala 24 jam. Dermaga Ro-Ro beroperasi penuh sejak pertengahan 2024. Secara perlahan, infrastruktur dasar dibangun untuk menopang cita-cita besar ini.
Iskandar menutup pernyataannya dengan sebuah pesan kuat: “Semangat kemandirian adalah modal utama. Jangan hanya berharap pada pusat, tapi tunjukkan bahwa kita siap mengurus diri sendiri.” ujarnya.
Sebagai informasi, upaya tim pemekaran dalam menjadikan Pulau Kabaena sebagai DOB dan pusat maritim tentu saja didasarkan pada empat pilar utama:
- Kesiapan infrastruktur pelabuhan dan transportasi laut.
- Signifikansi demografis dan geografis Kabaena sebagai wilayah kepulauan besar.
- Potensi ekonomi lokal dari sektor pertanian, perikanan, dan tambang.
- Progres administrasi dan kajian akademis yang telah disusun secara sistematis.
Jika seluruh potensi ini dioptimalkan, bukan tak mungkin Kabaena kelak tak hanya menjadi daerah otonom baru, tetapi juga pusat pertumbuhan baru di selatan Sulawesi Tenggara.
