Jakarta, Infobombana.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi. Dukungan tersebut difokuskan pada sektor pertanahan dan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.
Hal itu disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/03/2026).
Dalam upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN tidak hanya berperan dalam penyediaan lahan, tetapi juga mendukung dari sisi perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar dalam proses perizinan lanjutan.
Nusron mengungkapkan, secara nasional terdapat potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara itu, khusus di wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berkisar antara 50.000 hingga 60.000 hektare.
“Untuk menyukseskan program ketahanan energi ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya sektor energi dalam konteks global.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” kata Bahlil.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana.
