Kendari, Infobombana.id – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Tageli Lase, S.SiT., menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang digelar oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Tenggara pada 16–17 Juli 2025 di Aula Baruga Bhumi Bhakti, Kendari.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., dan dihadiri oleh Kepala Kanwil BPN Sultra, Ir. Rahmat, A. Ptnh., M.M., QRMO., CODP., bersama para kepala kantor pertanahan se-Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan akselerasi pelaksanaan program strategis pertanahan dan reforma agraria di daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, yang hadir secara daring, menyampaikan arahan penting kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa inti pelayanan ATR/BPN adalah kehadiran nyata di tengah masyarakat sebagai mitra yang solutif dan manusiawi.
“Core institusi kita adalah pelayanan. Masyarakat adalah tuan dan raja kita. Saat mereka datang, temui dan layani dengan sungguh-sungguh,” tegas Pudji.
Rakerda kali ini mengusung tema “Menguatkan Arah, Menyatukan Langkah Optimalisasi Kinerja Menuju Pertanahan Elektronik yang Berkualitas.” Kepala Kanwil BPN Sultra, Rahmat, dalam paparannya menyatakan bahwa peningkatan kualitas data pertanahan menjadi prioritas utama untuk mendukung pelayanan yang terintegrasi dan transparan.
Tageli Lase mengungkapkan bahwa kehadirannya dalam forum ini sangat penting untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan memastikan program strategis Kementerian ATR/BPN dapat berjalan maksimal di Kabupaten Bombana.
“Kami di Kabupaten Bombana siap bersinergi dan menjalankan arahan pusat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan,” ujarnya.
Selain pembahasan teknis terkait percepatan transformasi digital layanan pertanahan, forum ini juga menjadi sarana koordinasi awal pelaksanaan reforma agraria yang melibatkan lintas sektor seperti pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran ATR/BPN di Sulawesi Tenggara dapat bekerja lebih optimal dalam menghadirkan pelayanan berbasis digital yang cepat, pasti, dan transparan kepada masyarakat.
