Rumbia, Infobombana.id – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Tageli Lase, S.SiT., memimoin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev), bertempat di aula rapat Kantah Bombana, Kamis (26/2/2026).
Rapat ini difokuskan pada percepatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penguatan kualitas data pertanahan agar akurat dan valid.
Dalam arahannya, Tageli Lase menegaskan bahwa PTSL bukan sekadar mengejar target kuantitas, melainkan juga memastikan setiap produk layanan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Program PTSL merupakan bagian dari agenda nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
“Progres harus terukur dan sesuai target, tetapi kualitas data tidak boleh diabaikan. Akurasi dan validitas menjadi fondasi utama agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain evaluasi capaian PTSL, rapat juga membahas penyelesaian tunggakan pekerjaan administrasi yang dinilai berpotensi menghambat kinerja pelayanan. Tageli meminta seluruh jajaran mempercepat penyelesaian berkas yang tertunda agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan tidak menimbulkan antrean panjang.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerbitkan produk sertipikat. Menurutnya, setiap tahapan—mulai dari pengumpulan data fisik dan yuridis hingga proses validasi akhir—harus dilakukan secara cermat.
“Ketelitian adalah kunci. Kesalahan sekecil apa pun dalam penerbitan sertipikat bisa berdampak besar, baik bagi masyarakat maupun institusi. Kita harus menjaga kepercayaan publik,” kata Tageli.
Rapat Monev ini menjadi bagian dari upaya pembenahan internal Kantor Pertanahan Bombana dalam memperkuat tata kelola pelayanan. Di tengah tuntutan percepatan legalisasi aset masyarakat, institusi pertanahan dituntut mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan layanan dan kepastian hukum.
Melalui evaluasi berkala, Kantor Pertanahan Bombana berharap pelaksanaan PTSL tahun 2026 dapat berjalan sesuai target, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.
