Rumbia, Infobombana.id – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana, dr. Sunandar, M.MKes, meminta seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat merespons gejolak harga gabah yang memicu keresahan petani, hingga turun ke jalan menggeeuduk Kantor Bupati dan DPRD Bombana. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas instansi agar isu pangan tidak berkembang menjadi konflik sosial di daerah.
“Saya sangat berharap seluruh stakeholder yang berkepentingan bisa bekerja sama dan bersinergi,” kata Sunandar dalam keterangannya, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, isu harga gabah bukan hanya soal ekonomi lokal, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan nasional. Karena itu, ia menilai instansi vertikal seperti Bulog tidak bisa lepas tangan.
“Mereka harus menjaga stabilitas harga. Apalagi isu ini terkait dengan ketahanan pangan, sebuah isu nasional yang wajib kita sama-sama berperan aktif,” ujarnya.
Sunandar mengingatkan, Presiden RI Prabowo Subianto telah menargetkan Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025. Dalam konteks itu, Bombana sebagai salah satu lumbung gabah di Sulawesi Tenggara memiliki peran penting.
“Apalagi di tengah tekanan inflasi, masyarakat petani yang mayoritas di Kabupaten Bombana tentu berharap pendapatan mereka dari hasil pertanian, terutama gabah, bisa lebih positif,” katanya.
Ia menekankan bahwa keresahan petani bisa berujung pada aksi lanjutan jika tidak segera ditangani. Karena itu, langkah konkret dari pemerintah sangat dibutuhkan.
Kesbangpol, kata Sunandar, juga memiliki tugas menjaga dinamika demokrasi agar tidak menimbulkan kericuhan. Demonstrasi, menurut dia, sah dilakukan di era demokrasi, tetapi harus melalui mekanisme yang benar.
“Berdemonstrasi itu sah-sah saja. Tapi salurannya harus sesuai aturan, mendapat izin dari kepolisian, dan tidak anarkis atau mengganggu ketertiban umum. Itu jauh lebih baik,” tuturnya.
Sunandar pun mengapresiasi langkah Bulog yang mulai kembali membeli gabah dengan harga normal sejak 25 September, meski tetap menerapkan standar ketat untuk cadangan pangan nasional. Olehnya itu, Badan Kesbangpol menghimbau agar seeluruh stakeholder sama-sama menjaga ketertiban, menjaga stabilitas, dan mendukung kebijakan pemerintah pusat.
