Rumbia, infobombana.id – Masih teringat jelas di benak para kontraktor Bombana, momen saat Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, berdiri tegap di hadapan mereka. Kala itu, pertengahan Februari 2025, tersisa tiga hari sebelum dirinya meninggalkan Bumi Munajah. Sebuah perpisahan yang dibalut janji manis tentang pencairan dana yang dinanti.
“Sabar, dana bagi hasil dan transfer lainnya dari pusat akan cair bulan ini,” ucap Edy kala itu, suaranya tenang, membujuk hati yang resah. Pesan itu, katanya, bersumber dari notifikasi WhatsApp yang ia terima dari koleganya di Kementerian Keuangan.
Harapan pun menggunung. Di hati para kontraktor, ucapan Edy bak secercah cahaya di tengah gelapnya jalan panjang menagih hak mereka, hak yang mengendap hingga mencapai Rp88 miliar.
Namun, waktu terus bergulir. Maret datang membawa kenyataan pahit. Dana itu tak kunjung tiba. Hari berganti, pekan berlalu, hingga kalender perlahan merayap menuju triwulan ketiga tahun 2025. Yang tersisa hanya keheningan tanpa kepastian.
Kegelisahan itu akhirnya meledak. Gedung DPRD Bombana menjadi saksi bisu atas keluh kesah mereka. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), suara-suara parau penuh kecewa memenuhi ruang sidang.
Di hadapan mereka, anggota DPRD tampak tak berdaya. Tak ada tanggal, tak ada waktu. Hanya kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar lirih di sudut-sudut ruangan, yaitu tentang upaya menutupi utang, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di bawah kendali Burhanuddin dan Ahmad Yani, Pemkab Bombana tak mau gegabah. Mereka tak ingin mengambil risiko besar demi menutup semua tunggakan itu sekaligus.
Para rekanan pulang dengan kepala tertunduk. Kekecewaan telah terpancar sejak awal mereka menghadiri RDP tersebut. Di akhir rapat, yang mereka bawa hanyalah rasa hampa.
Yang lebih menyayat, tak sedikit dari para kontraktor yang telah menggadaikan harta benda demi menyelesaikan proyek-proyek daerah. Bisa saja, di antara mereka ada yang telah menggadaikan mobil di toko bangunan, berharap tenggang waktu jadi solusi. Yang lain mungkin telah menghabiskan tabungan anak-anak mereka, atau bahkan meminjam uang ke rentenir semua demi memenuhi tanggung jawab kepada daerah yang mereka cintai.
“Kami benar-benar memohon kejelasan. Kami ini semestinya prioritas, karena apa yang kami kerjakan di lapangan adalah fasilitas yang mendukung masyarakat baik di sektor pendidikan, jalan, dan lainnya. Kami datang ke DPRD hanya untuk meminta kejelasan, kapan hak kami akan dibayarkan,” ujar seorang kontraktor penuh harap.
Di ujung cerita ini, yang tersisa hanyalah kesunyian. Mereka tak lagi bertanya kapan lagi hak mereka dibayar, sebab jawaban itu seolah tak pernah benar-benar ada.
Waktu terus melaju, meninggalkan jejak luka di hati para kontraktor yang dulu percaya bahwa kesabaran akan berbuah manis, meski kenyataannya, janji itu justru berubah menjadi luka yang tak kunjung sembuh.
