Rumbia, Infobombana.id – Ratusan pemuda dan mahasiswa mendatangi halaman Kantor DPRD Kabupaten Bombana pada Senin (1/9/2025). Mereka menyuarakan keresahan atas gejolak nasional terkait kenaikan tunjangan DPR sekaligus mendesak transparansi pembahasan APBD Bombana 2025.
Aksi yang berlangsung senin sore itu akhirnya direspons langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar. didampingi unsur pimpinan dewan lainnya. Di hadapan massa, Iskandar menegaskan bahwa kepemimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial, sehingga kehadiran tiga unsur pimpinan yang menerima massa sudah cukup mewakili 25 anggota DPRD Bombana.
“Kami sudah menerima apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara mahasiswa. Ada dua poin utama yang sudah dibicarakan bersama pimpinan, yaitu penolakan kenaikan tunjangan DPRD dan desakan terhadap undang-undang perampasan aset,” ujar Iskandar.
Lebih lanjut, Iskandar menyatakan bahwa DPRD Bombana siap menandatangani dokumen penolakan kenaikan tunjangan DPR secara kelembagaan dan menyerahkannya langsung kepada mahasiswa untuk diteruskan ke tingkat pusat.
“Kalau dibutuhkan, hari ini juga kami akan tanda tangan di hadapan adik-adik mahasiswa. Apapun risiko yang akan kami hadapi, termasuk potensi teguran dari DPP partai, kami siap menanggungnya,” tegasnya.
Terkait isu pembahasan APBD 2025, Iskandar menjelaskan bahwa sebagian anggota DPRD tengah berada di daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi konstituen. Hal ini, kata dia, penting untuk memastikan bahwa program pembangunan daerah yang dituangkan dalam APBD benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat Bombana.
“Tugas DPR itu bukan hanya di kantor. Kawan-kawan lain sekarang sedang berada di dapil masing-masing, menyerap aspirasi rakyat untuk kemudian dibawa dalam pembahasan APBD yang akan digelar 1–2 minggu ke depan,” jelasnya.
Iskandar menutup pernyataannya dengan memberikan apresiasi terhadap kepedulian mahasiswa atas isu nasional dan daerah. Ia menegaskan, keberanian mahasiswa bersuara adalah cerminan kepekaan generasi muda terhadap arah kebijakan bangsa.
