Rumbia, Infobombana.id — Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Hj. Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos, menegaskan pentingnya memperkuat kembali fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Sosialisasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kantor Camat Rarowatu Utara, Kamis (6/11/2025).
Dalam sambutannya, Hj. Fatmawati menyoroti bahwa Posyandu bukan hanya sekedar wadah layanan kesehatan, namun memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan Posyandu telah lama menyatu dengan kehidupan masyarakat desa dan menjadi bagian dari budaya gotong royong yang menopang pembangunan kesehatan.
“Posyandu telah menjadi bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat, serta berperan penting dalam meningkatkan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan,” ujarnya.
Namun, di tengah perubahan regulasi nasional, peran Posyandu kini semakin diperluas. Hj. Fatmawati menjelaskan bahwa pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) kini menjadi bagian penting dalam memperkuat layanan dasar masyarakat. Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan utilitas umum serta perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.
Dengan penerapan keenam standar itu, kata Fatmawati, pelayanan kepada masyarakat diharapkan berjalan lebih luas, terpadu, dan berkesinambungan.
Ia juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yang menekankan pendekatan berbasis siklus kehidupan, mulai bayi hingga lanjut usia.
“Posyandu harus menyesuaikan diri dengan arah kebijakan baru agar pelayanan masyarakat tetap relevan dan efektif,” terang Fatmawati.
Fatmawati menyoroti dua perubahan mendasar dalam tata kelola Posyandu. Pertama, pelestarian Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang kini bertransformasi menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kedua, pergeseran peran Pokjanal Posyandu menjadi Tim Pembina Posyandu.
“Tanggung jawab terhadap Posyandu tidak hanya berada di sektor kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan tim penggerak PKK,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Fatmawati menyampaikan pesan dari Ketua TP PKK sekaligus Tim Pembina Posyandu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ny. Arinta Andi Sumangerukka, agar dilakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki jamban sehat untuk segera ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan pentingnya melanjutkan program Gerobak Dasyat agar manfaatnya makin luas dan dirasakan masyarakat.
Selain membuka kegiatan sosialisasi, Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bombana turut menyematkan pin kader Posyandu, menyerahkan sertifikat Orientasi Keterampilan Dasar Kader, serta membagikan buku “Percakapan Kader dalam Kunjungan Rumah” kepada perwakilan kader sebagai panduan komunikasi dan edukasi dalam penyuluhan langsung ke masyarakat.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bombana mulai menata ulang paradigma pelayanan publik dari bawah, dengan Posyandu sebagai simpul utama antara pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan pembangunan inklusif.
