Rumbia, Infobombana.id – Pemerintah Kabupaten Bombana mempercepat penguatan tata kelola data sektoral melalui penerapan aplikasi e-Walidata SIPD-RI dan Satu Data OPD. Inisiatif ini diklaim sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah digencarkan pemerintah pusat.
Kamis, (10/7/2025), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bombana menggelar sosialisasi dan pelatihan teknis di Aula Rapat Dinas Kominfo. Kegiatan ini melibatkan seluruh admin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai produsen utama data sektoral.
“Data bukan lagi pelengkap, tapi fondasi utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan,” ujar Kepala Dinas Kominfo Bombana, Abdul Muslikh, S. Pd., M.P.W, dalam sambutannya. Menurutnya, validitas dan keterpaduan data menjadi syarat mutlak dalam mendorong efektivitas kebijakan publik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan BPS Bombana, Afrizal, S. Si, serta Kabid Statistik Kominfo, Nasriadi, S. IP. Keduanya begitu antusias menyampaikan materi khusus dan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga statistik dalam menjamin keterpaduan data lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo Bombana, Nasriadi menyampaikan bahwa aplikasi e-Walidata dan Satu Data OPD dirancang untuk mengonsolidasikan data yang selama ini tersebar di berbagai instansi. Data yang masuk akan melalui proses verifikasi dan validasi sebelum menjadi acuan perencanaan pembangunan, monitoring kinerja, hingga evaluasi oleh kementerian terkait di tingkat pusat.
Menurutnya, langkah ini juga dinilai strategis dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan penilaian SPBE Kabupaten Bombana, yang akan berdampak langsung pada peningkatan daya saing daerah dan kepercayaan publik.
“Kominfo Bombana menargetkan seluruh OPD aktif melakukan input data sektoral secara berkala sebelum akhir triwulan ketiga 2025. Satu data bukan hanya soal aplikasi, tapi tentang komitmen bersama untuk transparan dan akuntabel,” kata Nasriadi.
Pria sapaan bung Adhi ini menekanakan, upaya integrasi data ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi Bombana yang mengarah pada pemerintahan berbasis data, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
