Kendari, Infobombana.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dijadwalkan tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Rabu (28/5), dalam rangkaian kunjungan kerja yang membawa sejumlah agenda strategis.
Fokus utama kunjungan ini adalah mempercepat penyelesaian isu-isu pertanahan, penataan ruang, serta sertifikasi tanah keagamaan di wilayah Sultra. Dalam momentum ini, Nusron akan memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Di forum tersebut, Nusron dijadwalkan menyerahkan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah secara simbolis, sebagai bagian dari komitmen kementeriannya untuk menciptakan kepastian hukum atas tanah yang dikelola pemerintah.
“Jika tidak ada halangan, Sulawesi Tenggara akan menjadi provinsi ke-10 di Indonesia dan provinsi kedua di Sulawesi yang dikunjungi Pak Menteri Nusron,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis, di Jakarta, kemarin.
Selain Rakor, Nusron juga dijadwalkan menggelar dialog terbuka dengan Forum Keagamaan Sultra. Agenda ini menjadi penegasan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang selama ini belum memiliki kepastian hukum.
“Ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mempercepat legalisasi tanah wakaf dan rumah ibadah,” lanjut Harison.
Sebagai bentuk realisasi komitmen tersebut, secara simbolis sertifikat tanah wakaf akan diserahkan kepada perwakilan lembaga keagamaan yang hadir dalam forum dialog tersebut.
Tak hanya membawa agenda pelayanan publik, kunjungan ini juga menjadi sarana evaluasi internal atas kinerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sultra. Evaluasi tersebut akan difokuskan pada pelaksanaan program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penanganan konflik agraria, serta integrasi rencana tata ruang dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rutinitas kunjungan kerja yang terus dilakukan untuk menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik di tingkat pusat dan daerah,” tambah Harison.
Melalui seluruh rangkaian kegiatan ini, diharapkan akan terbangun sinergi yang kokoh antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah serta penataan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Menteri Nusron akan didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, serta Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, bersama jajarannya juga akan turut serta dalam setiap agenda.
Selain jajaran Kementerian dan BPN, Gubernur Sultra, para wali kota, serta seluruh bupati se-Sulawesi Tenggara juga direncanakan hadir dalam Rakor bersama Pemda, memperlihatkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam tata kelola pertanahan di daerah.
