Oleh: Redaksi Infobombana.id
Rumbia, Infobombana.id – Tiga ratus lima belas hari sudah dilalui kepemimpinan Bupati dan-Wakil Bupati Bombana, Burhanuddin–Ahmad Yani sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Jika kalender yang dijadikan patokan, masa ini memang belum genap setahun. Namun dalam urusan pemerintahan, 315 hari sudah lebih dari cukup untuk membaca arah. Bukan semata seberapa sering gas ditarik, melainkan ke mana setang dibelokkan, dan apakah pengemudinya benar-benar hafal jalan atau sekadar ikut arus.
Dalam rentang waktu itu, Pemerintah Kabupaten Bombana tampak rajin menampilkan wajah pemerintahan yang “hadir”. Perayaan Hari Jadi Bombana ke-22, misalnya, dipimpin langsung oleh bupati sejak awal hingga penutupan. Agenda dikemas dengan olahraga, seni, dan pelibatan warga, seolah ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak sekadar duduk di balik meja.
Kepala daerah juga rutin terlihat di berbagai agenda publik, termasuk HUT Provinsi Sulawesi Tenggara ke-61. Media lokal seperti Infobombana.id, Bombananews.com, Urbantalk.id, dan Wonuabombana.id mencatat semua itu dengan rapi mulai dari momen yang serius hingga senyum di atas panggung.
Di atas kertas perencanaan, Pemkab Bombana terlihat percaya diri. Bombana Dalam Angka yang dirilis Badan Pusat Statistik kembali menjadi kitab rujukan perencanaan. Angka-angka ekonomi, kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan tersaji rapi dan terukur. Namun data memang punya watak sopan: ia indah di laporan, tetapi tidak selalu akrab dengan cerita warga. Di sinilah jarak sering muncul, antara grafik yang menanjak dan realitas yang masih terasa datar.
Beberapa indikator kesejahteraan memang bergerak ke arah positif, meski langkahnya masih pendek-pendek. Di banyak desa, cerita warga belum banyak berubah. Jalan rusak, layanan dasar yang belum mudah diakses, hingga peluang kerja yang terbatas masih menjadi topik obrolan rutin. Biasanya dibahas santai di teras rumah atau warung kopi, bukan di forum resmi. Justru di ruang-ruang informal inilah kebijakan diuji dengan cara paling jujur.
Sektor infrastruktur layak mendapat catatan khusus. Pemerintah daerah mulai menoleh ke wilayah kepulauan, kawasan yang selama ini kerap merasa datang belakangan saat pembangunan dibagi. Infobombana.id mencatat pengaspalan jalan di Pulau Kabaena, termasuk di Desa Tampabulu, Poleang Utara, dan sejumlah titik lainnya. Bupati dan Wakil Bupati juga turun langsung meninjau hampir seluruh ruas jalan, terutama di wilayah pulau Kabaena. Ini langkah penting, setidaknya sebagai penanda bahwa peta pembangunan mulai diperlebar.
Namun pekerjaan rumahnya masih tebal. Perbaikan infrastruktur belum merata dan masih sangat bergantung pada keterbatasan anggaran serta efektivitas belanja daerah. Arah kebijakan sudah terlihat, tetapi kecepatannya belum sepenuhnya menjawab ekspektasi warga. Pemerintah tampak mulai berjalan. Soal berlari, mungkin masih menunggu napas yang lebih panjang.
Di bidang lingkungan, Wakil Bupati Ahmad Yani tercatat mendampingi tim penilai Adipura. Program Bombana Bersih Wonuaku kembali digaungkan sebagai simbol komitmen kebersihan. Konsepnya kuat dan komunikatif. Tantangannya juga klasik: jangan sampai semangat bersih hanya rajin muncul saat apel dan kerja bakti, lalu menghilang ketika sampah kembali menumpuk di sudut kota. Urbantalk.id menilai fase ini sebagai ujian konsistensi, bukan sekadar soal baliho dan jargon.
Pemerintah daerah juga mencoba memberi warna melalui inovasi ekonomi lokal. Bombana Berani Fishing Festival dihadirkan sebagai upaya mendorong pariwisata dan ekonomi masyarakat pesisir. Agenda semacam ini memang meramaikan kalender daerah. Namun, seperti banyak festival lainnya, dampak ekonominya masih perlu diuji lebih jauh. Ramai sehari belum tentu cukup untuk menghidupkan dapur warga setahun penuh.
Menariknya, perhatian pemerintah tidak berhenti pada proyek fisik dan festival. Bombananews.com mencatat upaya Pemkab Bombana dalam memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual serta kasus KDRT. Pemerintah mendorong penguatan layanan pengaduan, pendampingan korban, hingga kerja sama lintas sektor. Ini langkah penting, sebab kekerasan domestik sering kali terjadi di balik pintu rumah, jauh dari baliho program dan kamera media.
Tantangannya, sekali lagi, terletak pada implementasi. Perlindungan sosial bukan sekadar soal regulasi dan spanduk sosialisasi, melainkan keberanian negara hadir saat korban benar-benar membutuhkan perlindungan. Di titik inilah empati birokrasi diuji, bukan hanya kelengkapan administrasinya.
Dari sisi tata kelola, Pemkab Bombana kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini patut diapresiasi. Namun WTP sejatinya berbicara tentang kerapian pencatatan, bukan sepenuhnya tentang rasa keadilan. Anggaran bisa mulus di laporan, tetapi belum tentu terasa adil bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pembangunan.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah cukup lantang mengklaim percepatan penurunan stunting. Sejumlah rilis resmi menyebut adanya apresiasi terhadap kinerja daerah. Klaim ini sah. Namun pertanyaan khas warga tetap relevan; apakah intervensi sudah benar-benar menyentuh anak-anak yang paling membutuhkan, atau masih sibuk mengejar target administrasi yang cantik di tabel?
Soal partisipasi publik, ruang formal memang tersedia. Musrenbang digelar, RPJMD disusun, aspirasi dicatat. Namun kritik lama belum sepenuhnya mati. Banyak usulan masyarakat terasa menguap setelah forum selesai. Hadir, dengar, foto, pulang. Soal ditindaklanjuti atau tidak, itu sering kali menjadi cerita lain, atau bahkan tak pernah kembali ke warga.
Hampir setahun kepemimpinan ini juga diwarnai maraknya aksi demonstrasi. Sejumlah media lokal menyoroti unjuk rasa yang tidak hanya menyoal ekonomi dan layanan publik, tetapi juga menyentuh isu etnis dan budaya yang sensitif. Isu semacam ini seharusnya dibaca sebagai alarm sosial. Di daerah dengan sejarah sosial yang berlapis seperti Bombana, mengelola perasaan publik sama pentingnya dengan mengelola anggaran.
WonuaBombana.id mencatat dinamika etnis dan budaya yang belakangan menghangat, termasuk perkara Kerajaan Moronene yang bahkan bergulir hingga ke Polda Sultra. Isu ini bukan sekedar tentang sejarah atau simbol adat, melainkan menyentuh perasaan kolektif masyarakat. Olehnya itu, Pemerintah daerah dituntut lebih peka, sebab di wilayah dengan memori sosial yang kuat, salah kelola sedikit saja bisa berbuntut panjang.
Di sektor pendidikan, perhatian pemerintah daerah juga mulai terlihat, meski belum sepenuhnya terasa merata. Infobombana.id mencatat adanya fokus Pemkab Bombana pada penguatan layanan pendidikan dasar, mulai dari anak usia dini (PAUD) hingga jenjang SMP. Pemerintah mendorong penataan ulang data peserta didik melalui sistem Dapodik, sebagai upaya memastikan perencanaan pendidikan berbasis data yang lebih akurat. Di atas kertas, langkah ini penting, sebab data yang berantakan sering kali berujung pada kebijakan yang salah sasaran.
Perhatian terhadap PAUD menjadi salah satu penanda arah kebijakan. Pemerintah daerah menyebut fase usia dini sebagai fondasi kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan. Namun, di lapangan, tantangannya masih terasa klasik: keterbatasan sarana belajar, kesejahteraan tenaga pendidik PAUD yang belum sepenuhnya ideal, hingga kualitas layanan yang sangat bergantung pada inisiatif individu guru. Negara mulai hadir, tapi belum selalu kuat menopang.
Di tingkat SMP, upaya peningkatan mutu pendidikan juga digaungkan, termasuk penataan administrasi sekolah, validasi data siswa, serta dorongan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Lagi-lagi, niatnya baik. Namun, seperti sektor lain, pendidikan juga berhadapan dengan realitas yang tak selalu seindah rencana. Masih ada sekolah dengan fasilitas minim, akses yang sulit, dan kualitas pengajaran yang timpang antara wilayah daratan dan kepulauan. Data boleh rapi, tapi mutu pendidikan tak bisa hanya diselesaikan lewat formulir.
Catatan pentingnya, pendidikan bukan sekadar urusan gedung dan angka partisipasi sekolah. Ia menyangkut rasa keadilan. Selama anak di desa terpencil harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan layanan yang setara, maka tugas pemerintah belum benar-benar selesai. Pendidikan menuntut kesabaran jangka panjang, konsistensi anggaran, dan keberanian mengakui bahwa membangun manusia jauh lebih rumit dibanding membangun jalan.
Jika dirangkum, 315 hari kepemimpinan Burhanuddin–Ahmad Yani tampak sebagai fase konsolidasi dan penataan arah. Narasi capaian dibangun melalui data, program, penghargaan, dan publikasi resmi. Itu sah. Namun publik Bombana memiliki ukuran yang jauh lebih sederhana: jalan yang bisa dilewati tanpa mengumpat, layanan yang bisa diakses tanpa “orang dalam”, dan hidup yang pelan-pelan terasa lebih ringan.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menafikan kerja, apalagi menihilkan capaian. Namun juga tidak hendak bertepuk tangan terlalu cepat. Pemerintahan yang kuat bukan hanya yang rapi di atas kertas, melainkan yang cukup jujur mengakui kekurangan dan berani membuka ruang koreksi.
Pada akhirnya, warga Bombana tidak membutuhkan pemerintah yang hebat di laporan tahunan. Mereka membutuhkan pemerintah yang terasa hadir dalam keseharian. Sebab bagi rakyat, keberhasilan bukan soal piagam atau predikat, melainkan perubahan nyata, perubahan yang bisa dirasakan tanpa harus menunggu dibacakan oleh MC di acara resmi.
