Jakarta, Infobombana.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Sertipikasi Tanah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2023–2024 Semester I dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/05/2025),
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kontribusi BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan ini sungguh sangat baik sekali dan bermanfaat bagi kami, terutama dalam menciptakan governance, risk management, dan compliance. Ini betul-betul bermanfaat. Jangan sampai apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Jadi Bapak/Ibu, kami minta supaya semua temuan-temuan yang ada segera ditindaklanjuti, maksimal dalam 60 hari ke depan,” ujar Nusron Wahid.
LHP diserahkan langsung oleh Anggota II BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Akhsanul Khaq, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara III, Dede Sukarjo.
Akhsanul Khaq mengapresiasi kehadiran langsung Menteri ATR/BPN beserta jajaran, yang menurutnya menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam memperbaiki tata kelola.
“Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Menteri Nusron beserta jajaran lengkap. Ini menunjukkan tekad, keseriusan, dan komitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola, baik keuangan maupun berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN,” ujar Akhsanul Khaq.
Dalam laporan tersebut, BPK menilai bahwa pengelolaan sertipikasi tanah dan PNBP pada Kementerian ATR/BPN untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 hingga Semester I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyerahan LHP juga disertai dengan tukar-menukar plakat antara Menteri ATR/BPN dan Anggota III BPK RI sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas kerja sama dalam proses penyelesaian laporan tersebut. Momen ini menandai sinergi positif antar lembaga dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Acara ini turut dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN, bersama dengan pejabat Madya dan Pratama dari BPK RI.
