Rumbia, Infobombana.id – Rapat pembahasan rancangan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (4/8/2025) pagi, berujung pada kekecewaan. Sejumlah pejabat esensial dari pihak eksekutif dilaporkan mangkir tanpa pemberitahuan, memicu kemarahan anggota DPRD.
Rapat yang semestinya menjadi forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan dengan penyesuaian tata ruang itu, dimulai sekitar pukul 10.00 Wita di Kantor DPRD Bombana. Namun, absennya kepala dinas teknis membuat forum macet total. Rapat pun terpaksa diskors tanpa kepastian jadwal lanjutan.
Anggota DPRD Bombana dari Fraksi PDIP, Johan Salim, secara terbuka menyampaikan kekesalannya. Ia menilai ketidakhadiran para pejabat menunjukkan bahwa Pemkab Bombana tidak serius menjalankan proses perencanaan pembangunan.
“Poin yang saya ingin tekankan hari ini: pembahasan RTRW tertunda akibat ketidakhadiran Pemkab. Jangan sampai nanti DPRD lagi yang disalahkan bila proses ini terus molor,” ujar Johan dengan nada tinggi.
Ia juga menyesalkan kebiasaan Pemkab yang hanya mengutus asisten dalam rapat penting, padahal yang dibutuhkan adalah kehadiran langsung dari kepala instansi teknis.
“Banyak pertanyaan dari anggota dewan tidak bisa dijawab. Karena itu, rapat jadi sia-sia,” katanya.
Diketahui, RTRW Bombana terakhir kali ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013. Pemerintah Kabupaten telah mengusulkan revisi dokumen tersebut guna menyesuaikan dengan perkembangan wilayah. Namun, sikap Pemkab yang abai dalam forum pembahasan dinilai mencerminkan lemahnya komitmen terhadap proses tersebut.
Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah legislator tampak resah setelah menunggu lebih dari satu jam. Tak satu pun pejabat kunci dari Pemkab hadir, termasuk dari Bappeda, Dinas PUPR, maupun Bagian Hukum.
“Kami minta ke depan jangan kirim utusan sembarangan. Ini soal arah pembangunan daerah, bukan rapat basa-basi,” ujar Johan tegas.
Rapat akhirnya resmi ditunda. DPRD Bombana akan menjadwalkan ulang pembahasan dan meminta pimpinan daerah memastikan kehadiran pejabat teknis yang relevan.
