Rumbia, infobombana.id – Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara dalam rangka pembentukan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Kabupaten Bombana.
Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem komunikasi yang efektif sekaligus sebagai sarana penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.
Acara penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro Kantor Bupati Bombana, Kamis (6/2/2025), dengan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., beserta jajaran, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bomban
Dalam sambutannya, Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menekankan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Melalui FKPKN, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Bombana,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., menambahkan bahwa forum ini akan menjadi wadah koordinasi strategis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih efektif.
“FKPKN akan menjadi sarana diskusi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan APBN dan APBD. Dengan adanya forum ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pemerintah di Kabupaten Bombana,” jelasnya
Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan keuangan daerah, FKPKN Kabupaten Bombana nantinya akan berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait keuangan negara dan daerah. Forum ini juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kendala dalam pengelolaan anggaran dan mencari solusi terbaik guna mendukung pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya MoU ini, Kabupaten Bombana kini memiliki mekanisme koordinasi yang lebih kuat dalam pengelolaan keuangan negara. Diharapkan, langkah ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. (PPID/red)
