Rumbia, Infobombana.id – Kabar gembira datang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat desa di Kabupaten Bombana. Penjabat (Pj) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M. Si memastikan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan honor aparat desa akan dibayarkan bulan ini. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bombana, yang berlangsung di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Kamis (9/1/2024).
Pj. Bupati menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran sebelumnya disebabkan oleh proses administrasi dan penyesuaian anggaran yang cukup rumit. Namun, ia menegaskan pihaknya telah bekerja keras untuk mengatasi berbagai kendala agar hak-hak ASN dan perangkat desa segera diterima.
“Bulan ini akan dibayarkan semua, mulai dari TPP, termasuk kenaikan TPP, hingga honor aparat desa. Saya sudah tandatangani. Tidak ada masalah lagi,” ungkap Edy Suharmanto.
Menanggapi isu bahwa pencairan anggaran akan dilakukan pada Maret 2025, Pj. Bupati membantah tegas kabar tersebut.
“Tidak, tidak. Intinya, semua akan dicairkan bulan Januari tahun ini,” tegasnya.
Kepastian ini tentu menjadi angin segar bagi para ASN dan perangkat desa di Bombana, yang sebelumnya sempat khawatir dengan keterlambatan pembayaran. Pemerintah Kabupaten Bombana berharap, langkah ini dapat meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan para aparatur di daerah tersebut.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bombana, Arman Karia turut menanggapi permasalahan keterlambatan honor aparat desa. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari 47 desa yang hingga kini belum menerima gaji mereka.
Arman bilang, dari jumlah 121 desa di Kabupaten Bombana, penghasilan tetap (Siltap) aparat di 74 desa telah diterima, namun 47 lainnya masih menunggu sejak September 2024 lalu.
“Ini soal keterlambatan honor aparat desa semestinya diprosess cepat, karena ketika ini perangkat desa yang bermasalah honornya, maka bukan teman-teman di keuangan yang ditanya, tapi pak desa yang setiap harinya bertemu dengan aparatnya, ketika ada informasi yang jelas dari pihak keuangan, maka itu lebih baik agar tidak ada riak-riak diluar,” ungkapnya
Arman menyebutkan sejumlah desa yang hingga kini masih menunggu honor. Pertama di Desa Lantawonua, Desa Tapuahi, Lampata, untuk wilayah Ibukota. Kemudian di Desa Laloa, Kecamatan Mataoleo, Desa Lemo, Kecamatan Poleang Tenggara dan lainnya. Ia berharap, Pemda Bombana memberikan kepastian atau solusi terbaik atas keterlambatan pencairan honor aparat di desa.
“Yang belum menerima honor juga termasuk desa-desa yang ada di Pulau Kabaena, makanya harapan kami adalah solusi terbaik agar hak-hak aparat desa ini bisa diselesaikan dengan baik, jangan sampai kita menutup kegiatan lain dan mengorbankan yang lainnya,” pungkasnya
