Rumbia, Infobombana.id- Polemik terkait transparansi penyaluran beasiswa di Politeknik Bombana (Polina) kini mencuat ke ranah parlemen. Sejumlah mahasiswa dan aktivis pendidikan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proses pengelolaan keuangan alias dana hibah dari Pemkab Bombana ke manajemen yayasan kampus tersebut yang terkesan tidak transparan.
Salah satu perwakilan mahasiswa Polina, Andi Amil mengatakan, pihaknya datang ke DPRD Bombana untuk mempertanyakan soal porsi beasiswa untuk Kampus Polina di Tahun 2025.
Belum lagi dengan adanya polemik dugaan pemotongan dana beasiswa yang ditujukan ke Pemda Bombana dan DPRD. Dugaan corting anggaran itu pun muncul ketika para mahasiswa menerima laporan terkait minimnya suntikan dana hibah kampus Polina di tahun 2025. Dimana, angka nominal anggaran yang telah disepakati dalam pembahasan APBD induk 2025 pada November tahun 2024 lalu, berada di angka Rp 3 miliar, dengan peruntukkan Rp 2 miliar untuk beasiswa dan 1 miliar rupiah untuk sarana dan prasarana.
Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, kata Andi Amil, Pemkab Bombana melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda telah menggelontorkan dana hingga mencapai Rp 2,5 miliar untuk beasiswa. Lantas, dalam APBD 2025, pihaknya menduga Pemkab dan DPRD memotong dana tersebut sebanyak Rp 500 juta, dan menyisakan nominal Rp 2 miliar.
Hal ini tentunya memicu ragam asumsi bagi para mahasiswa bahwa ada pihak yang memotong anggaran tersebut. Kabar ini bahkan sampai ke telinga sejumlah anggota dewan, hingga menjadi topik pembahasan di tengah masyarakat.
Sebelum masalah tersebut masuk ke ranah parlemen, ternyata pihak kampus dan beberapa mediator dari fraksi dewan terkait telah melakukan hearing di kampus Polina. Namun tak ada titik temu, hingga persoalan itu dibahas dalam pertemuan lintas sektor di ranah parlemen.
Merespons hal tersebut, Komisi terkait di DPRD Bombana yang membidangi pendidikan, langsung menggelar rapat dengar pendapat dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana, pejabat dari Badan Keuangan Daerah dan Kepala Bagian Kesejahtetaan Rakyat Setda Bombana. RDP itu pula melibatkan jajaran manajemen Kampus Polina dan tentu saja para mahasiswa.
Dalam proses RDP, Ketua DPRD Bombana Iskandar berperan sebagai pimpinan sidang. Ia didampingi kedua orang wakilnya, yakni Herlin dan Zalman. Sore itu, Ketua DPRD Iskandar berupaya mencari benang merah atas persoalan tersebut. Melalui respon bijaknya, Iskandar dan para wakil ketua serta komisi terkait pun mempertajam pertanyaan mereka hingga persoalan itu melebar sampai pada realisasi anggaran beasiswa sejak di tahun 2021 silam.
Menanggapi persoalan pemotongan dana beasiswa di tahun 2025, Kepala Bagian Kesra Setda Bombana, Musdalifah angkat bicara atas dugaan bahkan tuduhan tersebut. Menurutnya, Pemkab Bombana telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas belajar mengajar di kampus itu.
Nada emosi Musdalifah muncul atas pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota komisi terkait yaitu Justang. Sebagai perwakilan, Justang meneruskan keluhan para mahasiswa yang diperoleh berdasarkan informasi dati pihak manajemen kampus tentang pemotongan dana beasiswa.
” Saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, yang memotong beasiswa itu siapa? yang dapat tuduhan itu Pemda dan DPR. Jadi, dua miliar yang ditetapkan kemarin itu, katanya mereka (mahasiswa) dapat informasi bahwa dipotong, makanya saya mau sampaikan siapa yang bilang kalau dipotong? Saat pembahasan, saya yang hadir bersama pak staf ahli dan pak ketua, termasuk bapak (Justang) yang tidak menyampaikan ke teman-teman bahwa ada informasi yang kami bahas disitu, nanti di perubahan bulan April, baru kami anggarkan, seperti itu
penjelasannya, tapi ternyata informasi itu tidak sampai,” tegas Musdalifah.
Musdalifah bahkan merinci total dana yang disalurkan ke pihak kampus sejak tahun 2021 silam. Dijelaskan, beasiswa pada tahun 2021, telah diserahkan ke pihak kampus sebanyak Rp 500 juta untuk 250 Orang mahasiswa Poltekes.
Selanjutnya pada tahun 2022, Pemkab Bombana kembali menggelontorkan dana sebanyak Rp 1,5 miliar untuk 2 angkatan dengan rincian angkatan pertama sebanyak 250 Orang dan angkatan kedua sebanyak 125 Orang untuk tiap semester.
“Semester pertama angkatan pertama diberikan sebanyak 2 kali, termasuk angkatan kedua juga dua kali, ” ungkap Kabag Kesra.
Lanjutnya, pada tahun 2023, Pemkab menyalurkan anggaran ke pihak kampus sebanyak 2,5 miliar rupiah untuk total 375 mahasiswa di tiga angkatan. Bantuan beasiswa juga terus dihibahkan sampai di tahun 2024.
“Intinya, hampir setengah mahasiswa di Kampus Polina diberikan beasiswa, para mahasiswa juga mendapatkan itu dengan mengacu pada standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76, jika tidak mencapai angka itu, maka tidak akan diberikan, ” ungkapnya.
Jawaban Kabag Kesra ini pun dikuatkan oleh Ketua DPRD Bombana Iskandar. Kata Iskandar, informasi terkait pemotongan dana beasiswa itu keliru. Pihaknya telah membahass anggaran yang diusulkan Kesra sebanyak Rp 3 miliar, walaupun dalam MoU itu Rp 4 miliar, tapi pengajuan dari Kesra hanya 3 miliar rupiah. Awalnya, Porsi dua miliar akan diberikan untuk beasiswa dan Rp 1 miliar untuk sarana dan prasarana.
“Yang ada pemotongannya itu ialah sarana dan prasaranan dari angka 1 miliar rupiah menjadi 500 juta rupiah, Sementara untuk dana beasiswa itu jumlahnya Rp 2,5 miliar, dan itu saya yang menginisiasi Alasannya itu saya pertanggungjawabkan dan telah disepakati oleh teman-teman banggar,” cetus Iskandar.
Sementara itu, Wakil Direktur II Kampus Polina, Herman Tajuddin menjawab hasil protes mahasiswa yang menyebutkan bahwa beasiswa tidak diurus oleh pihak kampus. “Jadi, masalah beasiswa itu adalah ranah Pemda dan DPR. Politeknik Bombana hanya menerima pembayaran SPP yang dibayarkan oleh Pemda melalui beasiswa, ” kata Herman,
Herman juga mengakui jika dirinya yang menyampaikan ke para mahasiswa tentang pemotongan dana beasiswa tersebut.
“Kalau tadi pembicaraannya adalah pemotongan, itu adalah bahasa formal saya terkait dengan parameter di tahun-tahun sebelumnya, bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Misalnya, kalau memang diangka 3,5 maka tidak pernah dipersoalkan di tahun-berikutnya. Tapi kalau ternyata ada kebijakan begitu, tidak ada referensi kosakata bahasa lain pak, dari MoU Rp 4 miliar menjadi 2 miliar rupiah, bahasa referensi sederhana saya adalah dipotong, makanya ini yang menjadi polemik,” jelasnya.
Olehnya itu, Herman memberikan apresiasi atas semangat para mahasiswa yang telah menulusuri persoalan tersebut. “Kami mendorong semangat adik-adik mahasiswa yang telah menelisik persoalan ini, meskipun pada akhirnya menohok ke saya, tidak masalah dan saya siap tanggung itu, karena kernyataan itu arahnya adalah parameter di tahun-tahun sebelumnya, ” pungkasnya.
