Bogor, Infobombana.id – Rapat koordinasi yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Minggu (23/11/2025), bukan sekadar pertemuan rutin lintas kementerian. Dari daftar pejabat yang hadir, terlihat adanya konsolidasi kekuasaan besar-besaran untuk menata ulang sektor kehutanan dan pertambangan, dua bidang yang selama bertahun-tahun menjadi arena benturan kepentingan ekonomi dan politik.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut hadir dalam pertemuan itu. Kehadiran Menhan, bersama jajaran penegak hukum dan kementerian teknis, mengisyaratkan bahwa pemerintah hendak memperluas cakupan operasi penertiban hingga ranah yang menyentuh kepentingan keamanan nasional.
Evaluasi Satgas, Sinyal Perombakan?
Menurut informasi yang disampaikan Sekretaris Kabinet, Teddy, nelalui situs resmi Kemenhan.go.id, rapat itu memfokuskan evaluasi kinerja sejumlah satuan tugas penanganan aktivitas ilegal di kawasan hutan dan tambang. Pemerintah tengah menakar efektivitas penindakan yang selama ini sering terkendala tumpang tindih kewenangan, minimnya koordinasi, hingga dugaan keterlibatan aparat daerah.
Di lingkaran pemerintahan, rapat di Hambalang ini disebut sebagai “pemetaan ulang”. Beberapa sumber menyebut bahwa Presiden kini ingin menutup celah yang memungkinkan operasi tambang ilegal tetap hidup lewat jaringan perantara politik dan bisnis.
Penegasan Prabowo: Bumi untuk Rakyat, Bukan untuk Mafia
Dalam arahannya, Prabowo kembali menekankan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Teddy mengutip kalimat Presiden.
Pernyataan ini dibaca sebagai pesan kepada sejumlah kepala daerah dan aparat penegak hukum yang dituding sering “tutup mata” dalam operasi tambang dan pembalakan liar.
Barisan Pejabat Kunci Hadir Lengkap
Selain Menhan Sjafrie, hadir pula Menteri ESDM, Menteri Hukum, Mensesneg, Seskab, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPKP, serta Ketua PPATK. Kehadiran PPATK menjadi sorotan karena mengindikasikan pemerintah siap mengikuti alur transaksi keuangan jaringan tambang ilegal hingga ke aktor-aktor sipil maupun aparat yang menjadi “pelindung” di lapangan.
Sumber Kemenhan menyebut, Presiden menginginkan pola baru: penertiban yang bukan hanya fisik, tetapi juga finansial yakni membekukan aliran dana dan menindak pemodalnya.
Catatan media Infobombana.id
Pertemuan di Hambalang kerap dipandang sebagai ruang pengambilan keputusan strategis Presiden Prabowo di luar protokol Istana. Rapat kali ini mempertebal dugaan bahwa Pemerintah sedang membangun fase baru perang melawan tambang dan hutan ilegal, dengan dukungan penuh institusi keamanan.
Sumber: Kemenhan. go. id
